TKN Prabowo-Gibran Patahkan Argumen Cak Imin Soal IKN Nusantara, Budiman: Pemahaman Belum Sempurna

Terkait dengan alasan skala prioritas yang lebih penting, dengan mencontohkan permasalahan di kota-kota sekitar IKN, seperti Balikpapan, Banjarmasin dan Pontianak yang harus lebih dahulu diprioritaskan, Budiman Sudjatmiko menilai argumentasi tersebut kurang valid.

Menurut Budiman, proyek sebesar IKN malahan akan memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan kota-kota sekitarnya.

"Argumentasi prioritas ini kurang valid. Bahkan masyarakat Kalimantan sendiri menyambut IKN karena memahami bahwa pembangunan IKN akan memicu aktivitas ekonomi yang semakin meningkat di sekitar kawasan tersebut," ungkapnya.

"Terjadi pergerakan barang dan jasa yang lebih besar, dan akan mendorong anggaran pusat yang lebih besar.

Sehingga membuat pemerintah-pemerintah daerah di sekitar IKN mampu meningkatkan fasilitas dan layanan publik yang lebih baik," kata Budiman Sudjatmiko.

Baca juga: Kontrak Waskita Beton Capai Rp19,2 Miliar untuk Readymix di IKN Nusantara

Sebelumnya, Calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkap alasannya dulu mendukung pembangunan IKN Nusantara namun kini berputar haluan.

Menurutnya, perubahan sikap itu setelah evaluasi, pihaknya yang menilai ada skala prioritas yang lebih utama dibandingkan dengan pembangunan IKN yang membutuhkan dana besar.

Hal itu ia katakan merespons pernyataan Gibran saat debat cawapres yang menyebut dirinya tidak konsisten terhadap proyek IKN.

Cak Imin pada 20 April 2022 lalu, sebagai Ketua Umum PKB hadir dan turut potong tumpeng sebagai bentuk dukungan pembangunan IKN.

Cak Imin mengaku dirinya terpaksa ikut seremoni tersebut.

Selain karena menjadi koalisi pemerintah, ada harapannya banyak investor masuk untuk mendanai pembangunan IKN.

Namun setahun berlalu, dia menilai tidak ada investor yang tertarik menanamkan modal pada IKN Karena itu, pembangunan IKN harus dievaluasi.

"Loh iya (terpaksa) kita yang bikin tapi dengan asumsi.

Ada konsultan mantan Perdana Menteri. ada konsultannya. Kira-kira jangan membebani APBN tapi sudah sekian lama nggak ada yang masuk.

Kan wajar kita evaluasi evaluasi bagian dari perubahan," kata dia ditemui di Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).