Pilpres 2024

Bantah Pernyataan Prabowo, Pengamat Militer: Ada Data Pertahanan yang Tidak harus Dirahasiakan

Bantah pernyataan Prabowo saat debat capres 2024. Pengamat militer menyebut ada data pertahanan yang tidak harus dirahasiakan.

Editor: Amalia Husnul A
Instagram prabowo
Prabowo, capres nomor urut 02 di debat capres 2024, Minggu (7/1/2024) lalu. Bantah pernyataan Prabowo saat debat capres 2024. Pengamat militer menyebut ada data pertahanan yang tidak harus dirahasiakan. 

“Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin.

Justru masalah pertahanan, keamanan, itu sarat dengan hal-hal rahasia,” tutur Menteri Pertahanan RI itu.

Pernyataan Prabowo saat Debat Capres 2024

Dikutip Tribunkaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Menyoal Sikap Prabowo yang Enggan Buka Data Pertahanan Saat Debat..., capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyatakan dirinya enggan menceritakan kekurangan dan masalah Indonesia di depan umum.

Semula, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menantang Prabowo untuk membuka data terkait Kementerian Pertahanan yang sebelumnya dianggap keliru.

"Justru kalau bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui.

Bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya," ujar Anies di depat capres, Minggu (8/1/2024).

Baca juga: Tak Hanya Prabowo, Jokowi Kecewa Debat Pilpres Serang Personal Bukan Gagasan, TPN Ganjar Sepakat?

Menanggapi pernyataan tersebut, Prabowo menilai bahwa kekurangan dan masalah Indonesia tidak bisa diungkap ke publik.

"Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita, kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada," kata Prabowo.

Lantas, benarkah sikap Prabowo tersebut? 

Pentingnya keterbukaan informasi pemerintahan Dosen ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, Mudiyati Rahmatunnisa mengatakan, keterbukaan data dan informasi oleh negara sebagai hal yang penting.

"Dalam konteks debat, basis data yang sahih menjadi penting agar pemilih juga dapat memperoleh informasi yang sahih," ujar dia kepada Kompas.com, Senin (8/1/2024).

Menurut Mudi, negara lebih ideal jika membuka informasi dan data pemerintahan kepada masyarakat.

Sebab, transparasi dan akuntabilitas informasi merupakan hal yang penting dalam sebuah pemerintahan.

"Kalau bicara dalam perspektif yang ideal, harusnya terbuka menurut saya. Efeknya pada public trust (keterbukaan publik)," ungkapnya.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved