Bantah Pernyataan Prabowo, Pengamat Militer: Ada Data Pertahanan yang Tidak harus Dirahasiakan

Meski begitu, Mudi mengakui tidak semua orang menerima dan senang dengan keterbukaan informasi negara kepada publik.

Padahal, informasi kepada publik menjadi basis penting dalam pembuatan program atau kebijakan negara selanjutnya.

"Jika (informasi) buruk, ya diperbaiki. Jika baik, ya dilanjutkan atau bahkan diperkuat," tegas dia.

Baca juga: Hasil Debat Capres 2024, Survei Litbang Kompas Keunggulan Ganjar Dibandingkan Anies dan Prabowo

Rahasia Negara yang Diatur dalam UU

Kendati demikian, Mudi menyatakan ada data yang memang perlu dirahasiakan.

"Menurut saya data yang memang tidak termasuk dalam klasifikasi Rahasia Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, terbuka untuk publik," lanjutnya.

Sesuai peraturan itu, termasuk di antara rahasia publik adalah informasi yang bisa menghambat penegakan hukum, membahayakan negara, dan mengganggu ketahanan ekonomi.

Sementara, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan adanya hak warga negara untuk mengakses informasi pemerintahan.

"Hasil evaluasi kebijakan publik atau kinerja pemerintah, misalnya, ada hak publik untuk mengaksesnya.

Di samping sebagai dasar pijakan untuk perbaikan ke depan," tambah Mudi.

Oleh karena itu, dia menyatakan negara perlu menyampaikan informasi kepada publik, baik informasi baik maupun buruk, selama bukan rahasia negara.

Jika tidak, potensi munculnya pertanyaan atas data tersebut akan terus terbuka.

Baca juga: Respons Jokowi setelah Ganjar dan Anies Beri Nilai Rendah untuk Kinerja Prabowo saat Debat Capres

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.