Dampak Proyek DAS Ampal

DPRD Kaltim Keluhkan Proyek DAS Ampal Balikpapan tak Kunjung Selesai, Rugikan Masyarakat

Proyek Daerah Aliran Sungai atau DAS Ampal di Jalan MT Haryono, Kelurahan Damai, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur juga dikeluhkan oleh DPRD Kaltim

|
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIRUS
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Mimi Meriami BR Pane, mengeluhkan proyek DAS Ampal di Balikpapan yang belum selesai dikerjakan hingga kini. DPRD Kaltim menyarankan agar Pemkot Balikpapan memberikan sanksi kepada kontraktor yang tidak profesional dalam menangani proyek DAS Ampal, Senin (15/1/2024).  

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Proyek Daerah Aliran Sungai atau DAS Ampal di Jalan MT Haryono, Kelurahan Damai, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dikeluhkan oleh DPRD Kaltim.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Mimi Meriami BR Pane mengatakan, APBD Kota Balikpapan yang sudah digelontorkan dan skema proyek multiyears menelan anggaran Rp135 miliar itu belum juga selesai dikerjakan sampai saat ini.

Ia mengaku prihatin dengan lambannya progres proyek tersebut. 

Proyek tersebut merupakan kewenangan penuh dari Pemkot Balikpapan, sehingga harus bertanggung jawab atas penyelesaiannya.

Baca juga: DPRD Kaltim Harapkan Kalimantan Timur jadi Daerah Pusat Ekonomi Nasional

Proyek ini sudah sangat merugikan masyarakat sekitar, khususnya yang berada di lokasi proyek.

Banyak usaha kecil seperti warung makan yang terpaksa gulung tikar karena proyek ini.

"Padahal, seharusnya kontraktor sudah menentukan jadwal pengerjaan yang jelas dan tepat waktu saat menandatangani kontrak kerja," kata Mimi, Senin (15/1/2024).

Mimi turut mempertanyakan adanya ganti rugi dari kontraktor kepada warga yang terkena dampak proyek tersebut.

Ia mengharapkan, Pemkot Balikpapan tak mengabaikan nasib masyarakat yang menjadi korban proyek pemerintah.

Baca juga: Tiang Listrik di Areal Proyek DAS Ampal Balikpapan Miring, Pedagang Tutup Warung

Proyek pemerintah seharusnya untuk membangun kota dan kesejahteraan masyarakat, bukan malah sebaliknya.

Masyarakat tentu mendukung program pembangunan pemerintah Kota balikpapan.

"Tetapi tentu ada batas waktu yang wajar dan tidak berkepanjangan," jelasnya.

Politikus PPP Kaltim ini menyarankan agar Pemkot Balikpapan memberikan sanksi kepada kontraktor yang tidak profesional dalam menangani proyek DAS Ampal. 

Baca juga: Siapa Kekuatan Besar di Belakang Kontraktor Proyek DAS Ampal Balikpapan? Pak Wali Jangan Takut

Karena proyek tersebut penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan perekonomian masyarakat.

"Ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah kota balikpapan, bahwa proyek pemerintah harus dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab," katanya. 

Bukan malah menyengsarakan masyarakat. "Dari sisi ekonomi, proyek ini pasti sangat berpengaruh bagi masyarakat," tuturnya.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved