Eko Satrya Sebut Buaya Riska Kembali ke Bontang Februari, Begini Jawaban BKSDA Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Eko Satrya, Ketua Masyarakat Sadar Wisata (Masata) Kota Bontang mengungkapkan rencana pengembalian Buaya Riska, dilakukan pada Februari mendatang.

"Apakah sebelum pemilu atau sesudah nanti kita lihat. Yang jelas Februari," kata Eko saat dihubungi Tribunkaltim.co, Senin (15/1/2024).

Eko Satrya mengaku akan bertemu Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibawanto pada Rabu (17/1) untuk membahas rencana, pengambalian buaya yang direlokasi dari sungai Guntung tahun lalu itu.

Baca juga: Pembangunan Kandang Buaya Riska di Bontang Hampir Rampung, Sumber Dana dari Partisipasi Masyarakat

Hal tersebut setelah pihaknya merampungkan pembangunan kandang khusus untuk buaya tersebut, di kawasan konservasi mangrove, di RT 01, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan.

Dari pantauan Tribunkaltim.co di lokasi, kandang itu dibangun dengan material kayu ulin, berbentuk kotak. Pagar menjulang tinggi sehingga pengunjung nantinya hanya bisa melihat dari dekat namun tetap aman.

Eko menjelaskan, luas kandang tersebut 20×22 meter persegi. Dibangun dengan biaya kolektif bantuan para donatur, partisipan dan pecinta satwa.

Namun, Eko tidak menjelaskan berapa jumlah dana yang terkumpul. "Masih proses direkap," bebernya.

Lebih lanjut, ia mengungkap Walikota Basri Rase telah meninjau kandang tersebut, kemarin sore.

Dari hasil tinjauan itu, sambungnya, ada beberapa poin yang perlu dilengkapi. Orang nomor satu Kota Bontang itu meminta, kandang tersebut dilengkapi CCTv, tempat bertenduh model kanopi untuk buaya dan pemasangan plat besi di bagian pintu masuk.

"Arahan pak Wali itu akan dipenuhi segera," bebernya.

Baca juga: Pak Ambo Kunjungi Lokasi Baru Buaya Riska di Bontang, Pembuatan Penampungan Sudah 65 Persen

Pengembalian Buaya Riska, BKSDA Kaltim Beri Syarat

Terpisah, Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibawanto mengatakan pengembalian buaya Riska sudah dibahas dengan kajian mendalam.

Namun untuk proses pengembaliannya, pihaknya mensyaratkan pemerintah menyesuaikan regulasi yang ada.
Dengan memilih apakah dibentuk seperti lembaga konservasi atau penangkaran.

"Kami sudah membuat surat ke Pj Gubernur, terkait hasil kajian kami. Jadi mekanismenya seperti apa dan lain-lain, tolong dipenuhi. Jadi beberapa opsi yang ditawarkan tinggal dipilih," bebernya.

Ia menjelaskan mekanisme itu penting agar kedepannya tidak ada aturan yang dilanggar. Karena dalam hal ini aspek keselamatan manusia dan satwa menjadi harga yang tidak bisa ditawar-tawar. "Penuhi semua itu dulu," pungkasnya.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya