Ganjar Pranowo Sarankan Mahfud MD Mundur, Tak Hanya Gibran, Prabowo dan Cak Imin, Bukan Tanpa Alasan

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 terkini.

Ganjar Pranowo sarankan Mahfud MD mundur dari jabatan publiknya.

Tak hanya Gibran Rakabuming, Prabowo Subianto dan Cak Imin juga disarankan untuk mundur.

Bukan tanpa alasan Ganjar Pranowo menyarankan hal tersebut.

Baca juga: Ganjar Pranowo Percaya Diri Bisa Jawab Isu Wadas Jika Dibahas di Debat Capres 2024

Baca juga: Ganjar Pranowo Tantang Prabowo dan Anies Bahas Isu Wadas di Debat Capres 2024

Baca juga: Dua Tokoh Pemuda TPN Ganjar Pranowo Migrasi ke TKN Prabowo-Gibran, Ini Kata Arsjad Rasjid

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan menteri-menteri maupun pejabat publik yang ikut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 untuk mundur dari jabatannya.

Saran itu, kata Ganjar, juga ditujukan kepada cawapres pendampingnya, Mahfud MD, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Selain Mahfud, pejabat publik yang berkontestasi di Pilpres 2024 adalah Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar menyampaikan itu usai ditanya soal sikap Fraksi PDI-P DPRD Solo yang meminta Gibran mundur dari jabatan walikota karena kerap cuti untuk kampanye.

"Kalau baiknya memang mundur, semuanya pejabat publik. Termasuk mungkin kalau bicara Mas Gibran, ya Pak Mahfud juga, Cak Imin juga, Pak Prabowo juga," kata Ganjar ditemui di Magetan, Jawa Timur, Jumat (19/1/2024) usai bertemu para peternak ayam telur.

Menurutnya, untuk Pemilu 2024, hanya dirinya dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang tidak memiliki jabatan publik apapun.

Baca juga: Reaksi Ganjar Pranowo Tiba-tiba Dihampiri Pria Misterius saat Konferensi Pers Usai Debat Cawapres

Diketahui, Ganjar maupun Anies sudah selesai masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 2023 dan Gubernur DKI Jakarta, 2022 lalu.

"Kan cuma saya sama Mas Anies saja yang tidak sedang menjabat gitu ya," imbuhnya.

Meski begitu, Ganjar mengingatkan, aturan yang berlaku pada saat ini tidak mengharuskan pejabat publik yang ikut kontestasi politik nasional untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Konsekwensi dari aturan itu, menurut dia, harus diterima oleh masyarakat.

Termasuk, apabila di dalam proses pencalonannya, kemudian sosok itu diduga menyalahgunakan kekuasaan jabatannya, karena tidak mengundurkan diri.