ODGJ di Kukar Meningkat, Pemkab akan Melacak yang Masih Berkeliaran

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Jumlah orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mengalami lonjakan.

Catatan Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara, jumlah ODGJ tersebut mencapai ratusan setiap tahunnya.

Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara, berencana membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).

Demikian dibeberkan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kukar, Supriyadi kepada TribunKaltim.co pada Kamis (25/1/2024). 

Baca juga: ODGJ Bisa Ikut Nyoblos, RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda Siapkan Mekanisme

Dia jelaskan, pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat tersebut untuk mengatasi lonjakan ODGJ di Kukar.

Supriyadi menyatakan, setiap tahunnya jumlah ODGJ mengalami penambahan hingga 100 persen.

Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan telah mencatat 855 orang masuk kategori ODGJ dengan perhitungan 1 persen dari jumlah penduduk di Kukar.

“Kami akan bentuk TPKJM, kami sudah studi banding ke Boyolali dan mereka punya kader ODGJ setia desa. Nanti akan kami adopsi dan kami tiru,” kata Supriyadi.

Melacak yang Masih Berkeliaran

Lebih lanjut, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan camat untuk merealisasikan rencana tersebut.

Tim kecil ini nantinya akan melacak dan mendata orang dalam gangguan jiwa yang masih berkeliaran di jalanan. Sebab keberadaannya bisa membahayakan masyarakat apabila kondisinya tidak stabil.

Baca juga: Diduga Jadi Penyebab Enuh Jadi ODGJ, Sosok Sri Indah Mahasiswi Kedokteran Unpad Masih Misteri

“Rencana pilot project (TPKJ) di Tenggarong dulu dengan tiga kepala Puskesmas,” tegas Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kukar, Supriyadi.

Dengan adanya TPKJM, diharapkan ODGJ di Kukar dapat terlacak dan terdata dengan baik.

Dapat dirawat dan tidak berkeliaran di jalanan. Ketika sudah sembuh dan terkendali, dapat diserahkan kembali ke keluarganya masing-masing.

“Memang agak susah, karena kadang-kadang berasal dari keluarga tidak punya, dan beberapa memang perlu edukasi karena masih ada sisi diskriminatif dari masyarakat,” ujar Supriyadi.