7 BUMD Kaltim Minta Penambahan Modal ke Pj Gubernur, Ini Jawaban Akmal Malik

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pj Gubernur Akmal Malik mengundang seluruh direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur (Kaltim) di VIP Room Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Senin (29/1/2024).

Adapun sebanyak tujuh direksi BUMD yang diundang, mulai dari Bank Kaltimtara, PT Sylva Kaltim Sejahtera (SKS), PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim, Jamkrida, Melati Bhakti Satya (MBS), PT Bara Kaltim Sejahtera dan Ketenagalistrikan Kaltim.

Pj Gubernur Akmal Malik menyebut pertemuan tersebut guna menyampaikan kendala-kendala yang dialami saat ini.  Rata-rata mereka (BUMD) menyampaikan persoalan permodalan.

Baca juga: Kejar Target Nasional, Disdukcapil Balikpapan Buka Layanan Aktivasi IKD di Kantor Bank Kaltimtara

"Ini semacam silahturahmi, saya memang sengaja mengundang direksi BUMD di Kaltim ada tujuh. Mereka minta suntikan modal, saya gak mau," ujarnya.

Pj Gubernur Akmal menuturkan bahwa kehadiran BUMD Kaltim untuk mewakili pemerintah daerah yakni dalam melakukan pengelolaan bisnis.

"Pemerintah daerah mempercayakan BUMD menjadi ujung tombak pemerintah untuk berbisnis. Tentunya mereka harus menyusun prospek bisnisnya dengan baik," tuturnya.

Hadirnya BUMD dalam pengelolaan bisnis di daerah pun diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kaltim. Beriringan dengan privillage yang diberikan baik berupa aset maupun modal dan lain sebagainya.

Di samping itu, Akmal ingin BUMD milik Pemprov Kaltim ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang baik bagi pemda.

Baca juga: Link Pendaftaran Beasiswa Bank Kaltimtara 2023 untuk Mahasiswa Semester 4

Lebih lanjut, yang tidak serta merta hanya mengandalkan modal dari pemerintah ke depannya.

Disisi lain, Akmal juga mengapresiasi terhadap kinerja Bank Kaltimtara yang sampai sejauh ini masih cukup baik pengelolaannya.

Kemudian juga Jamkrida yang sebelumnya telah mendapatkan tambahan modal sebesar Rp 100 miliar. Ia berharap tambahan modal tersebut bisa berdampak pada peningkatkan pendapatan serta berkembang ke bidang-bidang lainnya.

Pj Gubernur menambahkan bahwa permintaan penambahan modal tersebut tidak serta merta langsung disetujuinya.

Demikian dalam waktu dekat, ia akan membentuk tim khusus untuk melakukan appraisal atau penilaian terhadap permohonan-permohonan tersebut.

"Sehingga kita pastikan, penambahan modal harus berintegrasi terhadap penambahan kontribusi kepada pemerintah daerah," pungkasnya. (ars)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya