Aksi Kampus Hari Ini di Unpad, Daftar Kampus Kritik Jokowi dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi

TRIBUNKALTIM.CO - Aksi kampus menyoroti kepemimpinan Jokowi dan demokrasi Indonesia masih berlanjut, hari ini Sabtu (3/2/2024) giliran Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung yang membuat seruan.

Hari ini, Sabtu (3/2/2024) Unpad menggelar Seruan Padjajaran Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat di Gerbang Utama Kampus Dipati Ukur mulai pukul 09.00 WIB.

Sebelumnya, sejumlah kampus di seluruh Indonesia baik di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan telah menyampaikan kritik kepada Jokowi.

Aksi Unpad hari ini telah dikonfirmasi Guru Besar Ilmu Hukum Tatanegara Unpad yaitu Prof Susi Dwi Harijanti.

Baca juga: Jawaban Rektorat soal Rektor UGM yang Absen saat Guru Besar Bacakan Petisi Bulaksumur Kritik Jokowi

Baca juga: Presiden Jokowi Panen Kritik dari Sivitas Akademika UGM hingga UI, Ini Kata Anies dan Ganjar

Baca juga: Kritik UGM untuk Jokowi, dari BEM KM UGM sebut Alumni Paling Memalukan, Terkini Petisi Bulaksumur

Dalam penyampaiannya tersebut Susi mengatakan, jika kegiatan tersebut diinisiasi oleh beberapa guru besar Unpad.

"Kemudian sudah didiskusikan juga oleh Rektor dan Rektor sudah oke, dosen-dosen juga sudah oke," tutur Susi, Jumat (2/2/2024) seperti dilansir TribunKaltim.co dari TribunPriangan di artikel berjudul Sabtu Esok, Civitas Akademi Unpad Gelar Seruan Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis dan Beretika. 

Susi pun menjelaskan kembali perihal seruan esok hari yang akan dibacakan langsung sesuai dengan pola ilmiah pokok Unpad yakni bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional.

"Nah, makanya kita kasih judul seruan Padjadjaran untuk selamatkan negara hukum yang demokratis bermartabat dan etis," tuturnya.

Selain menginformasi perihal kegiatan esok hari, Susi pun mengatakan kembali jika seruan tersebut akan dihadiri langsung oleh puluhan dosen yang sudah menyatakan kehadiran di acara besok.

"Yang sudah memberikan respons itu ada 50 lebih, ada beberapa guru besar yang menyatakan kehadirannya, karena ini memang diinisiasi oleh beberapa guru besar," katanya.

Sebelumnya, sejumlah kampus di seluruh Indonesia telah menyatakan kritiknya terhadap Jokowi.

Berikut daftar kampus dan kritiknya seperti dirangkum TribunKaltim.co dari Tribunnews.com dan kompas.com:

- Jawa 

1. Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta

Petisi Bulaksumur merupakan respons terkait sikap Jokowi yang dinilai mulai terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan capres cawapres.

Baca juga: Senyum Tipis Jokowi saat Tanggapi Petisi Bulaksumur Para Sivitas Akademika UGM

Jokowi dinilai telah melakukan tindak penyimpangan dari moral demokrasi, seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan.

Mereka juga menyinggung pernyataan Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keberpihakan presiden kepada salah satu paslon.

Guru Besar Fakultas Psikologi Prof Koentjoro mengatakan, seluruh penyimpangan itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Padahal, Jokowi semestinya mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada yang juga tertuang dalam lagu ”Himne Gadjah Mada”.

Mereka menuntut Jokowi agar kembali ke koridor demokrasi dan mendesak DPR serta MPR untuk mengambil sikap terkait gejolak politik Indonesia saat ini.

2. Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta

Setelah UGM, akademisi UII juga turut menyatakan sikap dan pernyataan yang disampaikan dalam "Indonesia Darurat Kenegarawanan" pada Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Rektor UII Prof Fathul Wahid dan dihadiri para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII.

Melalui pernyataan tersebut, Prof Fathul menyampaikan bahwa situasi politik di Indonesia kian menunjukkan nihilnya rasa malu terhadap praktik penyalagunaan kewenangan dan kekuasaan.

Dia menyebut, kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara.

Akibatnya, demokrasi Indonesia kian mengalami kemunduran.

Pernyataan tersebut juga menyinggung sikap Jokowi yang dinilai kehilangan sisi kenegarawannya.

Baca juga: Respons Jokowi terkait Petisi Guru Besar UGM, Isi Lengkap Petisi Bulaksumur yang Trending X

"Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," ungkapnya, dilansir dari Kompas.com, Kamis.

Indikator utamanya adalah pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Apalagi, pengusungan Gibran melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 sarat dengan intervensi politik yang terbukti melanggar etika.

"Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak," kata dia.

Bansos yang diberikan oleh Jokowi juga ditengarai sarat dengan kepentingan politik untuk memperkuat dukungan terhadap salah satu paslon capres cawapres.

Situasi tersebut, menurut Prof Fathul menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.

3. Universitas Indonesia, Jakarta

Melalui Deklarasi Kebangsaan, para sivitas akademika UI juga menyampaikan empat poin utama yang yang menjadi tuntutan mereka:

- Mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi

- Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, berlangsung jujur dan adil

- Menuntut agar semua ASN, Pejabat Pemerintah, TNI, dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon

- Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.

Sumatera

- Universitas Andalas (Unand), Padang

Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa

Baca juga: Dianggap Hina Jokowi, Ini Isi Pantun yang Buat Seniman Butet Kartaredjasa Dilaporkan Relawan Projo

Kami, civitas academica, bersumpah untuk tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga pelaku perubahan.

Melalui pemikiran kritis, tindakan nyata, dan solidaritas yang kokoh, kami berkomitmen untuk mendukung dan menjalankan peran mulia Perguruan Tinggi sebagai penjaga nilai-nilai, benteng  moral kebaikan, dan pelindung demokrasi di negeri ini.

Maka kami atas nama civitas akademika Universitas Andalas, menyatakan:

1. Menolak segala bentuk praktek politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi.

2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan pemilu.

3. Menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu, serta menjalankan tugas sesuai amanah Reformasi Konstitusi.

4. Mendesak Pemerintah untuk mengembalikan marwah Perguruan Tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elit.

5. Mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo/kelompok tertentu dalam politik elektoral, kekerasan budaya, pengekangan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil.

Demikian manifesto ini dibuat dan disampaikan, sebagai wujud tanggung jawab moral institusi perguruan
tinggi terhadap keselamatan serta kejayaan bangsa.

Kalimantan

1. Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Pembacaan pernyataan diwakili Ketua Senat sekaligus Guru Besar dari Fakultas Hukum ULM, Prof Hadin Muhjad, di depan Gedung Rektorat ULM Banjarmasin, Jumat (2/2/2024).

Dalam pernyataannya, para sivitas akademika ULM mengingatkan sekaligus mengajak semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 agar menjalankan proses demokrasi berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Bangsa itu berdiri di atas negara hukum dan demokrasi, demokrasi itu mengandalkan kekuatan rakyat, rakyat itu berpegang pada negara hukum atau konstitusi. Pada saat konstitusi sedang proses dikoyak-koyak, maka kita harus menyikapi, jangan dibiarkan,” katanya.

Hadin mengatakan, aspek etika merupakan bagian tak terpisahkan dalam kepribadian bangsa Indonesia. Hal itu menurutnya, harus menjadi acuan penting dalam proses berdemokrasi.

2. Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kalimantan Timur

Koalisi Dosen Universitas Mulawarman menyatakan sikap selamatkan demokrasi.

Dosen Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah, menyebut demokrasi Indonesia dalam ancaman bahaya.

Lima poin pernyataan sikap Koalisi Dosen Unmul: 

1. Selamatkan demokrasi, hentikan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi.

2. Presiden tidak boleh memihak, stop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya.

3. Meminta kepada seluruh aparatus negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam mementum elektoral 2024 ini.

Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu.

4. Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.

5. Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan.

Sulawesi

- Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar

Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) mengeluarkan pernyataan sikap Unhas Bergerak Untuk Demokrasi di depan Rektorat Unhas.

Pembacaan pernyataan sikap ini dipimpin Prof Triyatni Martosenjoyo, MSi.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan Universitas, Prof Amran Razak, dan Ketua Divisi 3 Dewan Profesor Unhas, Prof Arsunan Arsin.

Dalam deklarasi tersebut, para guru besar Unhas menyanyikan lagu "Padamu Negeri" sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan demokrasi untuk persatuan Indonesia.

Prof. Triyatni Martosenjoyo menyatakan, "Setelah mencermati perkembangan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Presiden/Wakil Presiden R.I. 2024, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi nasional, Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap."

Terdapat 4 poin utama dalam pernyataan sikap forum guru besar Unhas:

1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

2. Mengingatkan Presiden Jokowi, pejabat negara, aparat hukum, dan aktor politik di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, mengedepankan nilai-nilai kerakyatan, keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.

3. Meminta KPU, Bawaslu, serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu diharapkan menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi dari pihak manapun.

4. menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat, memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

Respons Jokowi dan Istana

Jokowi tidak banyak komentar menyikapi pernyataan yang dikeluarkan oleh sivitas akademika UI, UGM, dan UII.

Dia menilai tindakan itu adalah bagian dari hak demokrasi yang dimiliki setiap warga.

"Itu hak demokrasi ya,” ujar Jokowi, dilansir dari Kompas.com, Kamis.

Dikutip TribunKaltim.co dari Tribun-video.com di artikel berjudul Muncul Kritikan Kampus: Jokowi Tak Masalah, Istana Sebut sebagai Vitamin untuk Perbaikan, Jokowi pun mempersilahkan siapapun untuk berpendapat.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai kritikan terhadap Presiden Jokowi adalah vitamin untuk melakukan perbaikan.

Ari menilai, perbedaan pendapat dan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar, terlebih terjadi jelang Pemilu.

Baca juga: Resmi Umumkan Mundur sebagai Menko Polhukam, Lengkap Pernyataan Mahfud MD, Sebut Surat untuk Jokowi

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.