Blak-Blakan Megawati Bongkar Alasan Tak Tarik Menteri PDIP dari Kabinet Jokowi, Singgung Sri Mulyani

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akhirnya buka-bukaan soal kondisi politik terkini.

Termasuk isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Diketahui, sebelumnya cawapres yang diusung PDIP, Mahfud MD mundur dari jabatan Menkopolhukam.

Lantas, bagaimana dengan menteri dari PDIP lainnya yang masih dalam kabinet Jokowi?

Penuturan Megawati tersebut disampaikan saat wawancara khusus dengan jurnalis Rosiana Silalahi di acara Rosi yang disiarkan Kompas TV, Kamis (8/2/2024) malam.

Baca juga: Profil Budi Gunawan, Sosok Dekat Megawati dan Jokowi yang Disenggol Dudung Jelang Pilpres 2024

Megawati mulanya menanggapi soal mundurnya Mahfud MD dari kabinet.

Menurut dia, pengunduran diri Mahfud berkaitan dengan etika.

"Karena kan seperti tadi, yang Rosi katakan. Saya pernah (jadi) presiden, saya pernah wakil presiden, saya pernah DPR tiga kali.

Saya mengajarkan juga kepada anak-anak saya, moral dan etika," ujar Megawati.

Ia menekankan, moral juga merupakan bagian semangat individu saat melaksanakan tugas negara.

Selain itu, menurut dia, moral dan etika tetap penting dalam berpolitik.

"Bagi saya, itu adalah etika. Etika berpolitik. Apa? Harus punya track record politik.

Eh endak bisa lho kamu asal masuk (parpol), terus kamu mau cari kedudukan saja. No. Ada disiplinnya. Itu etika. Ada moralnya," tegasnya.

Singgung Isu Sri Mulyani Mundur

Megawati juga buka suara soal isu akan mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang kerap diperbincangkan publik.

Menurut Megawati, posisi Menkeu sangat krusial bagi negara.

Dengan demikian, apabila seorang Menkeu mengundurkan diri maka yang dipertimbangkan adalah dampak kerugiannya.

"Kalau semua hanya saya suruh mundur saja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara.

Apalagi yang namanya seperti Menkeu," ujar Megawati.

"Dia itu istilahnya kan, saya yang tadi dapat masukan, yang dihitung itu buntungnya (kerugian untuk negara) lho jangan untung-nya (untung bagi parpol).

Kalau kita itu nanti salah (perhitungan), what will be happen to Indonesia? Nah ini kan juga begitu," lanjutnya.

Rosiana Silalahi lantas bertanya lebih lanjut soal Megawati yang masih memikirkan nasib bangsa Indonesia.

Baca juga: Terjawab Sudah Maksud Ahok Sebut Jokowi-Gibran Tak Bisa Kerja, Nawacita Bakal Tak Diteruskan Prabowo

Megawati pun merespons dengan penegasan bahwa dirinya merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Sebagai warga negara dirinya tentu memikirkan nasib bangsa.

Terlebih, untuk mencapai Indonesia merdeka butuh perjuangan banyak pihak.

"Kan saya ini WNI. Ya seperti yang tadi saya katakan, saya ingin supaya apa yang dicita-citakan mereka yang sudah berjuang dulu (bisa tercapai)," tuturnya.

Risiko Tarik Menteri

Lebih lanjut Megawati memberikan penegasan bahwa dia tetap ingin menteri-menteri dari PDIP tetap bekerja di kabinet.

Meski Presiden Jokowi kini dianggap mengkhianati PDI-P usai anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto, Megawati tak mau menarik menteri-menterinya dari kabinet.

Sebab, akan susah mencari calon pengganti menteri yang mumpuni ketika mereka ramai-ramai mundur.

Apalagi, jika Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang mundur dari Kabinet Presiden Jokowi.

"Coba saja situ dah, kasih nama, kalau umpamanya Menkeu diganti, coba deh cari calonnya siapa? Nanti saya jawab," ujar Megawati.

Oleh karenanya, menurut Megawati, dirinya mencoba berpikir secara menyeluruh soal risiko apabila menteri-menteri dari PDI-P mundur dari kabinet.

Dia menegaskan, dalam kurun waktu sisa masa pemerintahan sekitar 8-10 bulan ini, Kabinet Indonesia Maju harus terus bekerja.

Baca juga: Apa Itu Politik Gentong Babi? Cek Politisasi Dana Bansos hingga Mahasiswa Teriak Pemakzulan Jokowi

Apabila banyak menteri mundur, padahal kinerjanya baik, akan berdampak buruk bagi negara.

Terlebih ketika yang akan menggantikan hanya ingin menjadi menteri tetapi belum memiliki kemampuan yang baik dalam bekerja.

"Cara pikir saya itu, saya kalau berpikir itu, berupaya, untuk bisa melihat sebuah sikon yang holistik.

Saya lihat kan tadi. Ini hanya 10, katakan berapa bulan tadi, delapan bulan," kata Megawati.

"Dan kalau semuanya itu (menteri) dikeluarkan, padahal banyak yang bagus terus digantikan oleh seseorang yang hanya kepentingannya ingin jadi menteri tapi sisi pengetahuan politiknya.

Sisi pengetahuan daripada saintifik dia ternyata tidak sesuai, saya enggak bisa bayangkan," ujarnya lagi.

Megawati kemudian menekankan bahwa dirinya tetap ingin bangsa dan negara Indonesia sejahtera.

"Memang maunya saya bangsa saya beres. Semuanya sejahtera sesuai perundangan. Bukan karena maunya saya," kata Presiden kelima RI ini.

Ingin Pemerintahan Jokowi Selesai dengan Baik

Megawati menambahkan, Pemilu 2024 akan berakhir jika Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik.

Jika dihitung sejak Januari 2024, akan ada sekitar 8-10 bulan sisa waktu pemerintahan Presiden Jokowi.

Meski begitu, menurut Megawati, tidak bisa menteri-menteri mundur dan digantikan orang lain.

Menurut dia, belum tentu pengganti menteri-menteri yang mundur punya pengalaman cukup dan bisa bekerja dengan baik di sisa masa jabatan Presiden.

Baca juga: Di Unmul Samarinda Prof. Aswin Sebut Jokowi Presiden Indonesia, Bukan untuk Anak dan Keluarga

Jika kondisinya demikian, ia khawatir akan mengganggu stabilitas negara.

"Kalau enam bulan saja dia sudah mampu, artinya, tahu fragmentasi dan lain-lain, sebagainya is oke gitu.

Yang bahaya bukannya apa, apa bangsa dan negara.

Apa enggak begini (jika menteri-menteri pengganti tidak mampu bekerja baik)," ungkap Megawati sambil memberikan isyarat negara goncang dengan tangannya.

"Karena presiden itu institusi. Jadi jangan seperti saya presiden (berdiri sendiri).

Tapi, kan presiden' itu kan kita suka lupa, republik ini dibuat dengan dua hal, yaitu ketatanegaraan dan ketatapemerintahan," tambah Megawati.

Lebih lanjut, Megawati menegaskan, sebagai ketua parpol pengusung Jokowi pada Pilpres, ia berkomitmen agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin selesai dengan baik.

Ia pun sempat menyinggung adanya pihak-pihak yang ingin mengubah konstitusi.

Padahal, sistem konstitusi yang ada saat ini disusun dengan susah payah oleh para pendahulu bangsa. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Megawati Ungkap Alasan Tak Tarik Menteri PDI-P: Ingin Pemerintahan Jokowi Selesai dengan Baik"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.