Terjawab Respon Jokowi Tanggapi Wacana PDIP Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Pilpres 2024.

Terjawab respon Presiden Joko Widodo alias Jokowi tanggapi wacana PDIP jadi oposisi.

Bahkan PDIP dikabarkan siap menjadi pihak oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Presiden Jokowi meminta menanyakan masalah tersebut kepada pihak PDIP.

"Ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan," kata Jokowi, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Surya Paloh Bertemu Jokowi Saat Anies Terus Pompa Semangat Pendukungnya untuk Berjuang, PKB Pasrah

Baca juga: Jokowi Buka Suara Soal Pertemuannya dengan Surya Paloh, Saya Hanya jadi Jembatan untuk Semua

Baca juga: Terjawab Sudah Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Diundang atau Menghadap? Begini Kata Petinggi NasDem

Diberitakan sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partai berlambang banteng moncong putih ini siap berjuang sebagai oposisi untuk menjalankan tugas check and balance jika pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD kalah.

Diketahui, Paslon Gibran-Mahfud merupakan paslon Pilpres 2024 usungan PDIP.

Sekjen Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Sehingga, kata dia, kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Ia menegaskan, menjadi oposisi adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP setelah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDIP berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi.

Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu (14/2/2024) malam.

Baca juga: Kubu Anies-Ganjar Kian Mesra, Temukan 4 Pelanggaran Pilpres, Sebut Jokowi Terlibat Menangkan Prabowo

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.