Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin Kompak Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu, Anies Minta PDIP Inisiasi

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Pasangan calon Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin kompak soal Hak Angket kecurangan Pemilu 2024.

Capres Anies Baswedan meminta PDIP inisiasi hak angket tentang kecurangan Pilpres 2024.

Pihaknya menilai terjadinya bentuk kecurangan selama proses Pemilu 2024.

Diketahui, baik Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin kalah telah dengan Prabowo-Gibran berdasarkan hasil real count sementara KPU.

Baca juga: NasDem Tegaskan Masih Bersama Anies, Yakin Pertemuan Surya Paloh-Jokowi Tak Bahas Pemerintahan 2024

Baca juga: Gibran Bocorkan Tujuan Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh, Kini Tak Sabar Bertemu Ganjar dan Anies

Baca juga: Beda Hasil Pilpres 2024 Versi Real Count KPU dengan KawalPemilu.org di Jakarta, Prabowo atau Anies?

Capres Anies Baswedan menaruh harapan besar terhadap PDIP terkait dengan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.

Harapan tersebut disampaikan Anies Baswedan saat ditanya soal koalisi perubahan yang dituding mulai goyang usai Paslon 01 Anies-Cak Imin kalah dalam hitung cepat Pilpres 2024.

Anies Baswedan membantah isu keretakan koalisi perubahan yang diikuti oleh tiga partai pengusungnya di Pilpres 2024 yakni PKB, NasDem, dan PKS.

Anies menjamin koalisinya tetap intens bertemu untuk membahas soal raihan Pilpres 2024.

Capres 01 itu juga berharap pada hak angket yang diinisiasi oleh PDIP. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjamin partai pengusungnya akan mendukung PDIP apabila hak angket kecurangan Pemilu di layangkan DPR RI.

“Maka dari itu saya sampaikan, ketika hak angket inisiatif hak angket dilakukan maka 3 partai ini siap ikut, dan PDIP sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini saya yakin tiga partai lainnya akan dukung bersama-sama,” bebernya pada Selasa (20/2/2024).

Sebelumnya Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya di DPR agar menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Namun, hak angket ini perlu didukung partai pengusung paslon lain hingga bisa digolkan lebih dari 50 persen anggota parlemen.

Partai pengusung Ganjar di DPR RI saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Untuk menggolkan hak angket, eks gubernur Jawa Tengah itu mengaku butuh dukungan koalisi pengusung Anies-Muhaimin yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

”Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar melalui keterangan tertulis, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Anies Tegaskan 3 Partai Koalisi Perubahan Masih Solid Usai Paloh Bertemu Jokowi, Cek Respon Cak Imin