PKB Diprediksi Gabung Prabowo-Gibran, Cak Imin Terkena 'Slepet'-nya, Pengamat: Jilat Ludah Sendiri

TRIBUNKALTIM.CO - Sejarah mencatat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak punya catatan menjadi oposisi pemerintah, partai besutan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kini berpeluang gabung kubu Prabowo-Gibran.

Potensinya membelotnya PKB ke kubu Prabowo-Gibran makin terlihat jelang pengumuman pemenangan Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain PKB, terdapat sejumlah partai "lawan" lainnya yang juga berpeluang gabung ke kubu Prabowo-Gibran.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu tak punya sejarah sebagai oposisi pemerintah.

Baca juga: PKB Kaltim Ukir Sejarah Baru, Berpeluang Besar Dapat 1 Kursi di Senayan

Baca juga: Update Real Count, Alwi Al Qadri Masuk Caleg Terkuat DPRD Dapil Balikpapan Barat, PKB Pepet Golkar

Baca juga: Nasib Koalisi Perubahan, Pengamat Prediksi PKB dan Nasdem akan Loncat, Jokowi Berperan Jadi Jembatan

“PKB tidak punya gen oposisi. Rasa-rasanya PKB tidak siap dengan konsekuensi untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Umam menduga, PKB tak siap jika harus berhadapan dengan pemerintah yang berkuasa.

Sebab, hal itu akan berdampak pada aliran logistik dan stabilitas internal partai.

Tak hanya itu, posisi Muhaimin di kursi pimpinan tertinggi PKB juga berpotensi terancam oleh “operasi” gabungan internal dan eksternal yang mungkin mendongkelnya dari posisi ketua umum.

Namun, jika PKB bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran yang mengusung semangat keberlanjutan pemerintahan Jokowi, jargon perubahan yang diusung Muhaimin bersama Anies Baswedan dan partai-partai pengusung keduanya pada Pilpres 2024 menjadi sia-sia.

“PKB sendiri intens menggunakan ‘slepet’-nya untuk menghantam kredibilitas pemerintah dan Jokowi secara personal,” ujar Umam.

Baca juga: Surya Paloh Bertemu Jokowi Saat Anies Terus Pompa Semangat Pendukungnya untuk Berjuang, PKB Pasrah

Umam menilai, situasi politik pasca Pemilu 2024 merupakan ujian terhadap konsistensi partai-partai politik yang selama ini mengkritisi pemerintah dan menyerukan gerakan perubahan.

Bukan hanya PKB, Partai Nasdem juga akan dipandang tak konsisten jika pada akhirnya merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebab, selama masa kampanye Pemilu 2024, kubu Anies-Muhaimin yang disokong oleh Nasdem, PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat banyak menyerang kubu Prabowo-Gibran sekaligus pemerintahan Jokowi.

Berulang kali kubu Anies-Muhaimin menyinggung soal etika dan pelanggaran konstitusi atas pencalonan Gibran, hingga menyentil soal moralitas berdemokrasi.

“Artinya, jika akhirnya mereka memilih bergabung dengan kekuasaan, maka mereka sejatinya tengah menjilat ludah sendiri, dan menipu rakyat yang memilih partainya setelah terbuai oleh janji-janji perubahan dan narasi kritis kontra-pemerintah yang mereka munculkan,” kata Umam.

Namun, Umam yakin, Prabowo-Gibran akan berupaya menggoda partai-partai di kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bergabung ke pemerintahan.

Baca juga: PKB Soal Surya Paloh Dipanggil Jokowi ke Istana: Tidak Ada Koordinasi dengan Koalisi AMIN

Sebagai pemimpin selanjutnya, Prabowo dipastikan menginginkan pemerintahan yang stabil yang dilandasi dari dukungan mayoritas partai politik.

Oleh karenanya, tak heran jika Prabowo berupaya merangkul partai-partai lawan.

Pada saat bersamaan, lanjut Umam, situasi ini menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang.

Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

“Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi-politik dan stabilitas internal partainya ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan,” kata dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam Pilpres 2024 menurut hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga.

Baca juga: Update Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Legislatif DPRD Samarinda 2024, PKB Ungguli Gerindra dan PDIP

Hasil hitung cepat Litbang Kompas pada Selasa (20/2/2024) pukul 00.17 WIB misalnya, memperlihatkan perolehan suara Prabowo-Gibran mencapai 58,47 persen.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Sementara, capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendulang 25,23 persen suara.

Pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Selanjutnya, masih menurut quick count, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendapat 16,30 persen suara.

Capres-cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Baca juga: PKB Soal Surya Paloh Dipanggil Jokowi ke Istana: Tidak Ada Koordinasi dengan Koalisi AMIN

Akan tetapi, quick count bukanlah hasil resmi pemilu.

Menurut Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024.

Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada 14 Februari 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada 20 Maret 2024.

PDIP dan PKS Oposisi

Di sisi lain, Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi partai oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun PDIP merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sedangkan Nasdem mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Sekjen PBNU Minta Cak Imin Cs Kembali ke Jalan yang Benar, Ajak PKB Percayai Hasil Quick Count

"PDIP dan PKS berpeluang besar menjadi partai oposisi. Dua partai ini sudah biasa menjadi partai oposisi," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi, Senin (19/2/2024).

Jamiluddin menjelaskan, PDIP dan PKS merupakan partai ideologis yang tidak mudah goyah karena iming-iming jabatan.

Dia menilai politik pragmatisme jauh dari dua partai tersebut.

Namun, Jamiluddin memandang PDIP dan PKS akan sulit bersatu sebagai oposisi.

"Sebab, dua partai ini punya ideologis yang berbeda untuk diperjuangkan. Keduanya memang ibarat minyak dan air," tuturnya.

Jamiluddin menduga, kalaupun PDIP dan PKS menjadi oposisi, maka yang diperjuangkan akan berbeda.

Baca juga: Target PKB Paser di Pileg 2024 Bisa Tembus 12 Kursi DPRD 

Dia menyebutkan, PDIP dan PKS hanya akan bersatu sebatas pada isu-isu tertentu.

"Bersatunya dua partai ini sebatas pada kepentingan yang sama, dan selebihnya mereka akan berjalan masing-masing," kata Jamiluddin.

Maka dari itu, kata dia, oposisi mendatang berpeluang tidak solid. Jamiluddin mengatakan oposisi akan tenggelam atas dominasi partai pemerintah.

"Kalau hal itu terjadi, maka demokrasi di Indonesia berpeluang semakin melemah. Hal ini tentu menjadi petaka bagi Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Nasdem dan PKB selaku pengusung Anies-Muhaimin diprediksi masuk ke pemerintahan.

Jamiluddin menyebut Nasdem dan PKB sebagai partai yang mencari pihak mana yang menguntungkan mereka.

"Dua partai itu (Nasdem dan PKB) berpeluang masuk pemerintah. Sebab dua partai ini cenderung pragmatis. Mereka akan ikut ke mana saja selama itu menguntungkan," imbuh Jamiluddin. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Punya Sejarah Oposisi, PKB Diprediksi Gabung Koalisi Prabowo-Gibran"