Hasto Sebut PDIP Siap Jadi Oposisi, Jokowi dan Gibran Beri Respons Berbeda

TRIBUNKALTIM.CO - Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto sebut PDIP siap jadi oposisi, Jokowi dan Gibran beri respons berbeda.

Hasil Pemilu dan Pilpres 2024 belum diumumkan secara resmi.

Namun, pembahasan partai mana saja yang akan gabung koalisi atau memilih menjadi oposisi sudah ramai dibahas.

PDIP bahkan sudah menyebut siap jika harus menjadi oposisi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, memberikan respons atas pernyataan PDIP yang mengaku siap untuk menjadi oposisi apabila kalah dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Buntut Kekalahan Ganjar-Mahfud MD, Tengok Nasib Caleg PDIP di Tangan Megawati

Baca juga: Daftar 5 Pimpinan Dunia hingga Kader PDIP Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Usai Unggul Quick Count

Baca juga: Pilpres 2024: Kader PDIP Beri Selamat ke Gibran, Prabowo Banjir Ucapan dari Pemimpin Dunia

Jokowi menyebut hal tersebut sebaiknya ditanyakan kepada partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDIP," kata Jokowi usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Jenderal Soedirman di Jalan Veteran, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).

Sementara itu, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mempersilakan apabila PDIP siap menjadi oposisi.

“Ya itu monggo (PDIP jadi oposisi),” jelasnya saat ditemui di Pura Mangkunagaran, Solo, Jawa Tengah, Senin, dikutip dari TribunSolo.com.

Sejauh ini, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul dalam real count Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kemudian, hasil quick count dari sejumlah lembaga juga menunjukkan hal yang sama, Prabowo-Gibran unggul dibandingkan dua kandidat lain, yaitu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hasto Bicara Peluang PDIP Jadi Oposisi

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan pihaknya siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Baca juga: Terjawab Kenapa Prabowo Bercerai dengan Titiek Soeharto? Kisah Cinta dan Status di KTP Disorot

Berada di luar pemerintahan, sambungnya, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 silam.