Ibu Kota Negara
Terjawab Kapan PNS Bekerja di IKN Nusantara, Cek Sistem Kerja ASN Berbeda Seperti di DKI Jakarta
Terjawab kapan PNS Bekerja di IKN Nusantara. Cek sistem kerja ASN yang berbeda seperti di DKI Jakarta.
TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara.
Terjawab kapan PNS bekerja di IKN Nusantara.
Cek sistem kerja ASN yang berbeda seperti di DKI Jakarta.
Inilah kriteria ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
KemenpanRB mengungkap jadwal ASN yang pindah ke IKN Nusantara akan memulai pekerjaan.
Baca juga: Catat! Pejabat Dilarang Pakai Mobil Dinas di IKN Nusantara, Bisa Jalan Kaki atau Naik Angkutan Umum
Baca juga: Investor Asing Mulai Merebak Masuk di IKN Nusantara, Cek 3 Sektor yang Dilirik
Baca juga: Dampak Rumah ASN di IKN Nusantara Belum Siap 100 Persen, Perpindahan PNS Molor dan Jumlah Jadi 6.000
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, ada sejumlah persyaratan kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia mengatakan ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara harus menguasai literasi digital dan prinsip IKN.
"ASN yang pindah ke IKN nantinya harus menguasai literasi (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)," ujar Anas, dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenpan-RB, Kamis (22/2/2024).
Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Anas menjelaskan, IKN akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi untuk mendukung sistem kerja kolaboratif, berpikir cepat, dan tangkas.
"Karenanya, perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” katanya.
Anas menekankan, strategi perpindahan menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata.
Akan tetapi, juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional menuju Smart Government sehingga nantinya dibutuhkan dukungan digitalisasi sistem pemerintahan.
“Digitalisasi berperan sentral sejak awal (Digital by Design) yang didukung oleh strategi penyediaan layanan SPBE Prioritas melalui GovTech.
Hal ini untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, khususnya pada masa transisi perpindahan ke IKN,” tambah mantan Bupati Banyuwangi itu.
Awal Bekerja
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.