Mahfud MD Salut MK Tak Ubah Jadwal Pilkada Serentak 2024, Tepis Dugaan Jokowi Cawe-Cawe di Pilkada

Mengingat tidak semua kepala daerah mengawali masa jabatannya pada tahun yang sama. "Jadi keputusan rapat APKASI beberapa waktu lalu, banyak teman kepala daerah merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya aturan pengurangan masa jabatan," kata Asmin Laura kepada Tribun, Rabu (28/2/2024).

Laura mengaku mewakili rekan kepala daerah yang tergabung dalam APKASI untuk menandatangani pengajuan gugatan tersebut ke MK.

"Kebetulan saat itu saya salah satu pengurus APKASI yang ada di Jakarta. Sehingga harus mewakili teman-teman untuk tandatangan pengajuan gugatan tersebut," ucapnya.

Baca juga: 2 Survei Terbaru, 50 Persen Pemilih Anies Percaya Pilpres 2024 Jurdil, Pendukung Ganjar 72 Persen

Bupati yang dilantik oleh Gubernur Kaltara, Rabu (2/6/2021) menjelaskan kepala daerah hasil Pilkada 2020 menjabat hingga 2026.

Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga bupati hasil Pilkada 2020 bakal menjabat kurang dari lima tahun.

"Rekan bupati dan walikota hasil Pilkada 2020 merasa dirugikan karena RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) itu digodok selama lima tahun, artinya sampai 2026," ucapnya.

"Kalau memaksakan harus diselesaikan tahun ini, artinya kita kerjanya tidak selesai karena masa jabatan terpotong. Tak sesuai target RPJMD," katanya.

13 KEPALA DAERAH AJUKAN GUGATAN KE MK

1. Al Haris (Gubernur Jambi)

2. Mahyedi (Gubernur Sumatera Barat)

3. Agus Istiqlal (Bupati Pesisir Barat)

4. Simon Nahak (Bupati Malaka)

5. Arif Sugiyanto (Bupati Kebumen)

6. Sanusi (Bupati Malang)

7. Asmin Laura (Bupati Nunukan)