Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Halaman 283 284 285 Kurikulum 2013 Uji Kompetensi Bab 4

Jawaban: d. membentuk negara-negara boneka

9. Pada masa demokrasi parlementer, pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan sebab…

a. adanya tuntutan dari kalangan ABRI untuk mengganti presiden
b. para pemimpin partai saling berebut kekuasaan untuk kepentingan partainya
c. timbulnya demonstrasi-demonstrasi di berbagai daerah
d. adanya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat

Jawaban: c. timbulnya demonstrasi-demonstrasi di berbagai daerah

Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Halaman 285
10. Perhatikan kabinet-kabinet berikut!
(a) Kabinet Natsir
(b) Kabinet Sultan Hamengku Buwono IX
(c) Kabinet Sukiman
(d) Kabinet Burhanudin Harahap
(e) Kabinet Dwikora
(f) Kabinet Pembangunan
Beberapa kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi parlementer adalah ….

a. Kabinet (a),(c), dan (d)
b. Kabinet (a), (b), dan (e)
c. Kabinet (c), (d), dan (e)
d. Kabinet (d), (e), dan (f)

Jawaban: a. Kabinet (a),(c), dan (d)

B. Esai

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Pada masa kemerdekaan, masa Demokrasi Parlementer dan masa Demokrasi Terpimpin keadaan ekonomi Indonesia cenderung memburuk. Menurut pendapatmu, apa saja yang menyebabkan buruknya perekonomian Indonesia waktu itu? Jelaskan!

Jawaban: Yang menyebabkan buruknya perekonomian Indonesia sewaktu masa Demokrasi Parlementer dan masa Demokrasi Terpimpin adalah membengkaknya APBN hanya untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis.

Selain itu, muncul berbagai masalah ekonomi makro dan mikro, serta intervensi dari pihak asing.

Hal ini menjadikan berbagai kebijakan mulai dari Gunting Syafruddin, sistem ekonomi Gerakan Banteng, nasionalisasi perusahaan asing, Finansial Ekonomi (Finek), RPLT, Devaluasi Mata Uang Rupiah, dan mengeluarkan Deklarasi Ekonomi tidak kunjung dapat memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

2. Pada pemerintahan Orde Baru, perekonomian Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Apa saja hal-hal yang mendukung kemajuan tersebut? Jelaskan!

Jawaban: - Pemerintah melakukan pengendalian inflasi agar harga-harga tidak melonjak terus secara cepat.