Penggusuran Paksa Warga di Sekitar IKN, Koalisi Masyarakat Sipil: Klarifikasi OIKN Hanya Pembelaan

"Fakta menunjukkan bahwa penyusunan tata ruang IKN tidak pernah melibatkan publik, apalagi melibatkan warga yang terdampak," tukasnya

Penyusunan tata ruang IKN, menurut Walhi Kaltim, serupa dengan penyusunan UU IKN, yang terlihat sangat ugal-ugalan.

Penyusunanya kejar tayang, gelap. Lantaran tak melibatkan partisipasi publik, apalagi mereka yang mengalami dampaknya.

Padahal, dalam penyusunan tata ruang seperti ini, partisipasi publik sangat penting, terlebih warga setempat.

Warga mesti tahu, dampak yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur dan penetapan tata ruang tersebut.

Hal seperti ini, dinilai kerap kali dilakukan Otorita IKN, regulasi ditetapkan terlebih dahulu tanpa keterlibatan publik di dalamnya.

Ketika regulasi, dalam hal ini tata ruang telah ditetapkan, baru sosialisasi dilakukan.

Padahal, lanjut Fathur Roziqin, sosialisasi terkait pembangunan dan sosialisasi terkait RTRW adalah dua hal yang berbeda.

"Sekarang mereka bilang sosialisasi, terlambat. Warga berhak untuk menolak dan melakukan perlawanan," pungkasnya. (*)