Bupati Sebut Perencanaan Mal Pelayanan Publik Sedang Dikaji di Berau

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau sedang mengkaji perencanaan berdirinya pelayanan publik generasi ketiga, yakni mal pelayanan publik (MPP).

Yang dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di indonesia.

Bupati Berau Sri Juniarsih menuturkan, hal itu dilakukan untuk pengembangan inovasi pelayanan publik, makanya Pemkab Berau sedang mengkaji perencanaan berdirinya pelayanan tersebut.

MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung.

Berdirinya MPP juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi 4.0, yaitu percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja.

Oleh karena itu, dengan hadirnya MPP juga diharapkan mampu membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Baca juga: PKS Berau Usung Sri Juniarsih Mas Lanjutkan Periode Kedua, Madri Siap Mundur dari DPRD

Baca juga: Atilagarnadi Minat Maju Pilkada Berau 2024, Fotonya Disandingkan dengan Sri Juniarsih

"Kehadiran MPP ini diharapkan mempercepat proses perizinan, meningkatkan kualitas pelayanan serta mengurangi biaya dan waktu dalam pelayanan. Jadi terintegrasi dalam satu gedung," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau Nanang menyampaikan, bahwa tahun ini masih dikaji terkait perencanaan MPP tersebut.

Rencananya memang akan dibangun gedung baru untuk pelayanan. Namun, pihaknya belum bisa membeberkan terkait lokasinya pastinya.

Sebab, memang masih dikaji dan pihaknya akan secepatnya menentukan lokasi tersebut.

"Ini masih kita godog terus. Untuk pembangunan fisiknya akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau. Kami hanya mengusulkan bahwa kehadiran MPP ini sangat penting untuk pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

Yang jelas, kata Nanang, lokasi MPP memiliki lahan yang luas dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Untuk perencanaan sendiri memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni 2024. Diprediksi pada 2025 mendatang pembangunan fisiknya sudah selesai dan bisa segera dimanfaatkan.

"MPP inikan menyatukan beberapa pelayanan lembaga vertikal dan horizontal jadi lokasinya juga harus strategis. Paling kita akan menambah fasilitas pelayanan saja, yang belum lengkap kita penuhi satu per satu," terangnya.

Bahkan persyaratan untuk mendirikan MPP di Berau sudah dipenuhi semua, dan sudah ada surat rekomendasi dari pemerintah pusat untuk pembuatan MPP di Kabupaten Berau.

Baca juga: Bupati Sri Juniarsih Mengapresiasi Berau Bebas Kasus Frambusia

Pemerintah daerah semua mendukung. Ke depan pihaknya juga akan membuat aturan turunan karena perencanaan saat ini masih dievaluasi terus.

"Kita juga akan mencontoh di Kabupaten Tenggarong. Pelayanan MPP di sana sudah bagus, cocok untuk dijadikan percontohan," sebutnya. (*)