Pilpres 2024
Projo Nilai Sikap Politik PDIP Berlebihan, Sindir Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi Pakai Syarat
Projo nilai sikap politik PDIP berlebihan. Sindir soal pertemuan Megawati dan Jokowi pakai syarat.
Penulis: Kun | Editor: Briandena Silvania Sestiani
TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Pilpres 2024 terkini.
Projo nilai sikap politik PDIP berlebihan.
Pihaknya menyindir soal pertemuan Megawati dan Jokowi pakai syarat yang diutarakan elite PDIP.
Ya, retaknya hubungan Megawati dan Jokowi hingga kini masih menyita perhatian publik.
Selengkapnya ada dalam artikel ini.
Baca juga: Pengamat Sebut Prabowo Harus Beri 3 Jatah Menteri Buat PDIP Agar Kubu Megawati Gabung Pemerintahan
Baca juga: Terungkap Isi Pertemuan TKN Prabowo-Gibran dengan TPN Ganjar-Mahfud dan Bos PDIP Megawati
Baca juga: 4 Fakta Pertemuan 1,5 Jam Ketua TKN Rosan Roeslani dan Megawati Jelang Pelantikan Presiden 2024
Relawan Pro-Jokowi (Projo) menyatakan kalau rencana pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hanyalah sebatas silaturahmi biasa.
Sehingga, tidak memerlukan syarat tertentu.
Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Projo Handoko yang sekaligus merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Kata Handoko, suatu pertemuan atau silaturahmi terutama pada bulan Syawal adalah kearifan budaya Nusantara.
Sehingga menurutnya, segala kegiatan yang melibatkan tokoh politik tidak harus melulu diidentikan perihal urusan politik.
"Urusan bangsa dan negara itu tidak melulu soal politik. Enggak usah pakai syarat," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/04/2024).
Menurut Handoko, pernyataan Hasto seperti tidak antusias dengan rencana pertemuan di antara kedua tokoh bangsa tersebut.
Bahkan, Hasto mengatakan Jokowi harus bertemu pengurus ranting (tingkat kelurahan) PDIP sebelum bersilaturahim dengan Mega.
Baca juga: Bobby Nasution Mustahil Didukung PDIP Maju di Pilkada Sumut 2024, Jadi Tumbal Jokowi vs Megawati?
Padahal kata dia, silaturahmi seyogyanya hanya membutuhkan niat baik dan ketulusan dari pihak yang terlibat.
"Tidak perlu syarat-syarat politis yang hanya akan mencederai hati rakyat. Masyarakat Indonesia tidak bisa menerima tindakan berlebihan dalam segala hal," ujar dia.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.