Update Hotman Paris vs Rocky Gerung, Tim Hukum 02: Ayo Debat Hukum, Bukan Filsafat Kho Ping Hoo

"Jadi kita gagal fokus ke cincinnya ketimbang argumennya," tambahnya.

Menurutnya masyarakat lebih fokus melihat cincin daripada mendengar pendapat Hotman Paris.

Baca juga: Dalam Podcast Denny Sumargo, Dian Sastro Akui Sering Digoreng oleh Rocky Gerung saat Masih Kuliah

"Orang fokusnya apa, gak nyari fokus dalam pikiran beliau karena cincin beliau lebih menarik perhatian," kata Rocky Gerung.

Soal sindiran Rocky Gerung, Hotman Paris langsung memberi balasan.

"Kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar berlian saya lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu," kata Hotman Paris lewat video di akun Instagramnya.

Hotman Paris pun memaparkan soal pendapat Rocky Gerung yang mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024 menggunakan pendekatan sosiologi.

"Kau tau gak bahwa salah satu tuduhan 03 bahwa Jokowi melakukan nepotisme melanggar hukum dengan membeli suara rakyat menggunakan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara, tidak bisa dengan sosiologi harus dengan bukti, saksi, fakta," jelas Hotman Paris.

Kata Hotman, akibat pendapat Rocky Gerung pihak pasangan capres 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD membawa ahli agama dan psikolog.

"Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum tentang jual beli suara," katanya.

Hotman menegaskan bahwa di situlah kelemahan Rocky Gerung.

"Di situlah kelemahan kau yang utama, mencampuri yang bukan bidangmu, kamu hanya tahu ilmu filsafat yah , ini bukan bidang kamu," kata Hotman Paris.

Perlu diingat kembali, ada dua pemohon sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca juga: Pakar Asing Prediksi Risiko Jokowi-Prabowo Pecah Kongsi, Rocky Gerung: yang Ditawan Kini Berbalik

Pertama adalah calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Yang kedua pasangan calon nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sedangkan pihak termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.