Akankah Koalisi Parpol Prabowo-Gibran Berlanjut di Kaltim? Andi Harun: Tunggu Perintah DPP

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Terpilihnya Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden periode tahun 2024 hingga 2029 tak lepas dari partai koalisi pengusung.

Partai koalisi pengusung Prabowo-Gubran pada Pilpres 2024 bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM).

KIM merupakan gabungan dari 10 partai politik (psarpol), yaitu 4 parpol parlemen, 4 parpol non-parlemen dan dua partai non partisipan.

Empat partai politik parlemen itu terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat.

Baca juga: Isran-Hadi Butuh 60 Ribu Dukungan Maju Jalur Independen Pilgub Kaltim, Sudah Terkumpul 171 Ribu

Sementara empat partai non-parlemen, yakni PBB, Partai Gelora Indonesia, PSI, dan Partai Garuda.

Dua partai non partisipan meliputi PRIMA dan Partai Berkarya.

Ada pula satu partai lokal, yaitu Partai Aceh.

Di Provinsi Kalimantan Timur, dua partai besar yang memperoleh suara dan kursi di DPRD baik provinsi hingga kabupaten/kota mulai mendekatkan diri.

Mereka mengajak satu sama lain agar irisan Koalisi Indonesia Maju berlanjut di Bumi Etam.

DPD Golkar Kaltim misalnya, yang beberapa hari terakhir selalu memberikan "mention" untuk sama-sama berkoalisi.

Mereka mengakui memang ada instruksi DPP Golkar ke pengurus daerah untuk memprioritaskan Koalisi Indonesia Maju di pilkada.

"Partai Golkar diberi mandat untuk menjaga Koalisi Indonesia Maju tetap terjalin, di Kaltim masih sangat cair, tetapi saya tidak menampik koalisi ini di kegiatan pilkada," ungkap Ketua DPD Partai Golkar Kaltim H Rudy Mas'ud (Harum), Senin (15/4/2024) lalu.

Baca juga: Isran-Hadi Raih 171 Ribu Surat Dukungan, Yakin Target Jalur Independen Pilgub Kaltim 2024 Terpenuhi

Namun demikian, berbeda dengan Golkar, Partai Gerindra menjawab kemungkinan Koalisi Indonesia Maju di Kaltim masih melihat dinamika politik yang berlangsung. 

Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, Andi Harun pun menyatakan, menyambut rencana koalisi tingkat nasional yang kemungkinannya berlanjut di daerah-daerah bahkan hingga kabupaten/kota.

Namun, hal itu juga bergantung pada dinamika di daerah, mungkin ada daerah yang bisa 100 persen sama koalisi di tingkat nasional.