Berita Berau Terkini

Beri Evaluasi dan Rekomendasi LKPj Bupati Tahun Anggaran 2023, DPRD Berau Gandeng Unmul

DPRD Berau menggandeng Universitas Mulawarman untuk membantu memberikan evaluasi dan rekomendasi dalam sidang paripurna mendatang. 

Penulis: Renata Andini Pengesti | Editor: Diah Anggraeni
TribunKaltim.co/Renata Andini
Anggota Komisi III DPRD Berau sekaligus Ketua Bapemperda DPRD Berau, Sakirman mengatakan, pihaknya menggandeng Universitas Mulawarman untuk membantu memberikan evaluasi dan rekomendasi dalam sidang paripurna mendatang.  

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - DPRD Berau menggelar rapat dengar pendapat gabungan komisi yang membahas tentang LKPj bupati tahun anggaran 2023.

Kegiatan yang dihadiri beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan atau perwakilan ini dipimpin anggota Komisi III DPRD Berau sekaligus Ketua Bapemperda DPRD Berau, Sakirman. 

Ditemui usai rapat, Sakirman mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu beberapa OPD terkait guna meminta penjelasan soal LKPj bupati.

OPD dan perwakilan tersebut juga telah menyampaikan hasil program kerjanya tahun lalu. 

"Dari kami juga sudah menyampaikan banyak masukan, terutama kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) yang butuh banyak evaluasi masalah anggaran dan pelayanan," terangnya kepada TribunKaltim.co, Rabu (24/4/2024).

Baca juga: Ketua DPRD Berau Provinsi Kalimantan Timur Minta Perda Pembiayaan Haji Dimaksimalkan

Ada juga Dinas Pendidikan (Disdik) yang menjadi sorotan soal anggaran dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) bagi sekolah yang membutuhkan.

Terlebih, pihaknya melihat angka kemiskinan dan pengangguran dari 2022 ke 2023 hanya turun sedikit saja.

Hal itu pun menjadi perhatian pihaknya, utamanya soal kendala yang dihadapi.

Besarnya jumlah APBD dinilai tidak dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi. 

"Yang kami harapkan pemerintah daerah lebih memerhatikan porsi anggaran untuk program mereka," tegasnya. 

Permintaan pendalaman data LKPj yang diminta telah disampaikan kepada OPD terkait untuk dilengkapi.

Di antaranya, tingkat pengangguran terbanyak berada pada sektor mana hingga keterangan kampung pun harus jelas.

Hal itu dianggap penting guna sebagai rujukan para anggota DPRD ketika mau melakukan survei ke lapangan. 

"Paling tidak kami punya data yang jelas sebagai rujukan. Jadi kami minta mereka untuk melampirkan semua kegiatan agar lebih detail dan kami juga lebih mudah memeriksanya," paparnya. 

Baca juga: DPRD Berau Apresiasi Kinerja Petugas Keamanan selama Lebaran

Di samping itu, dirinya mengapresiasi capaian penyerapan APBD Berau tahun 2023 lalu yang mencapai sekitar 80 persen.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved