Beri Evaluasi dan Rekomendasi LKPj Bupati Tahun Anggaran 2023, DPRD Berau Gandeng Unmul

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - DPRD Berau menggelar rapat dengar pendapat gabungan komisi yang membahas tentang LKPj bupati tahun anggaran 2023.

Kegiatan yang dihadiri beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan atau perwakilan ini dipimpin anggota Komisi III DPRD Berau sekaligus Ketua Bapemperda DPRD Berau, Sakirman. 

Ditemui usai rapat, Sakirman mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu beberapa OPD terkait guna meminta penjelasan soal LKPj bupati.

OPD dan perwakilan tersebut juga telah menyampaikan hasil program kerjanya tahun lalu. 

"Dari kami juga sudah menyampaikan banyak masukan, terutama kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) yang butuh banyak evaluasi masalah anggaran dan pelayanan," terangnya kepada TribunKaltim.co, Rabu (24/4/2024).

Baca juga: Ketua DPRD Berau Provinsi Kalimantan Timur Minta Perda Pembiayaan Haji Dimaksimalkan

Ada juga Dinas Pendidikan (Disdik) yang menjadi sorotan soal anggaran dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) bagi sekolah yang membutuhkan.

Terlebih, pihaknya melihat angka kemiskinan dan pengangguran dari 2022 ke 2023 hanya turun sedikit saja.

Hal itu pun menjadi perhatian pihaknya, utamanya soal kendala yang dihadapi.

Besarnya jumlah APBD dinilai tidak dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi. 

"Yang kami harapkan pemerintah daerah lebih memerhatikan porsi anggaran untuk program mereka," tegasnya. 

Permintaan pendalaman data LKPj yang diminta telah disampaikan kepada OPD terkait untuk dilengkapi.

Di antaranya, tingkat pengangguran terbanyak berada pada sektor mana hingga keterangan kampung pun harus jelas.

Hal itu dianggap penting guna sebagai rujukan para anggota DPRD ketika mau melakukan survei ke lapangan. 

"Paling tidak kami punya data yang jelas sebagai rujukan. Jadi kami minta mereka untuk melampirkan semua kegiatan agar lebih detail dan kami juga lebih mudah memeriksanya," paparnya. 

Baca juga: DPRD Berau Apresiasi Kinerja Petugas Keamanan selama Lebaran

Di samping itu, dirinya mengapresiasi capaian penyerapan APBD Berau tahun 2023 lalu yang mencapai sekitar 80 persen.

Diharapkan penyerapan anggaran tahun 2024 ini jauh lebih tinggi sehingga tidak ada lagi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). 

Selanjutnya, pihaknya akan melakukan evaluasi dari rekomendasi masing-masing fraksi tiga bulan pasca rapat paripurna yang akan dilakukan pada 29 April mendatang.

Tiga bulan pasca paripurna tersebut akan ada evaluasi kembali, apakah masukan dari legislatif benar diindahkan oleh para OPD. 

"Kami akan awasi kinerja para OPD, apakah ada perubahan atau tindaklanjut dari mereka. Jangan sampai tidak diindahkan," terangnya. 

Pada rapat pembahasan LKPj sebelumnya, DPRD Berau menggandeng dewan pakar yang ditunjuk langsung oleh Universitas Mulawarman untuk membantu memberikan evaluasi dan rekomendasi dalam sidang paripurna mendatang. 

Beberapa poin yang dianggap penting, yakni anggaran pada DPUPR yang hampir 50 persen menyerap APBD 2023, termasuk Disdik dan Dinkes Berau.

Pihaknya ingin data yang disajikan kebih detail dari segi anggaran yang sudah direalisasikan. 

"Data tersebutlah yang akan dijadikan rujukan untuk keberlangsungan pembangunan Bumi Batiwakkal," tandasnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.