Muhammad Sarip Khawatir Sejarah Lokal Kaltim Rentan Dimanipulasi Kepentingan Politik dan Ekonomi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah lokal Kalimantan Timur bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka.

Terlebih lagi ketika pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara ke Kalimantan Timur telah diumumkan sejak 2019.

Dampaknya, segelintir orang meraih keuntungan, sementara publik dirugikan.

Hal ini diungkapkan oleh sejarawan Muhammad Sarip dalam Workshop Historia bertema “Pengantar Sejarah Lokal Kaltim” di Ruang Deposit Perpustakaan Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis (25/4/2024) sore.

Baca juga: Alasan Penulis Sejarah Lokal dari Samarinda Usul Prasasti Yupa Dipindahkan ke IKN Nusantara

Kegiatan berbentuk diskusi interaktif ini dimoderatori oleh pegiat literasi dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Syifa Hajati.

Presiden Mahasiswa UINSI periode 2023–2004 ini untuk kali kedua memandu forum literasi sejarah lokal.

Workshop Historia ini merupakan kolaborasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mulawarman dan komunitas Historia Kalimantan Timur.

"Dari forum ini kami berencana membuat event diskusi buku sejarah dengan partisipasi lebih banyak kaum muda,” tutur Syifa.

Muhammad Sarip yang menulis buku “Histori Kutai” mengungkapkan, penyebaran info sejarah terutama kerajaan-kerajaan tradisional di Kaltim belum optimal.

Dalam buku pelajaran sekolah, sejarah lokal Kaltim sangat terbatas pada info umum temuan prasasati yupa dan predikat kerajaan Hindu pertama di Nusantara.

Sejarah Kalimantan Timur pada abad-abad berikutnya hingga zaman Republik Indonesia tidak ada.

"Tahu-tahu sekarang sudah hampir diresmikan Ibu Kota Nusantara pengganti Jakarta,” ujar Sarip.

Baca juga: Sambut IKN Nusantara di Kaltim, Pemkab Mahakam Ulu Dukung Ekonomi Hijau

Sejarawan yang pernah mempresentasikan sejarah Kutai di Sekretariat Negara tersebut melanjutkan, kekosongan sejarah ini telah dipergunakan pihak tertentu untuk mengklaim dirinya sebagai raja dan sultan baru pewaris kerajaan masa lalu.

Ada benefit politik dan ekonomi dari deklarasi individu sebagai pemegang takhta masa kini berbasis monarki masa lalu.

"Selain legitimasi politik pribadi, oknum bisa mendapat kemudahan akses ekonomis,” ungkap Muhammad Sarip.