Balasan PKS Ditolak Gelora Masuk Koalisi Prabowo-Gibran, Mardani Ali Sera: Itu Partai Apa ya?

Dia mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS.

Narasi itu menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.

Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

Salah satunya, kata dia, memberikan stempel pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin pada 2019.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," kata Mahfuz.

Baca juga: Nasdem dan PKS Resmi Berkoalisi di Pilkada Balikpapan 2024, Pastikan Kotak Kosong Tak Terulang Lagi

Menurutnya, selama ini Presiden Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.

"Narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto terkait partai-partai yang hendak bergabung ke kubu Prabowo-Gibran.

Drajad merespons PKS yang melempar sinyal siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"PAN menyerahkan sepenuhnya tentang bergabungnya parpol dari 01 dan 03 kepada Pak Prabowo, dan tentu dengan masukan dari Mas Gibran. Jadi bukan hanya tentang PKS saja," ujar Drajad saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (29/4/2024).

Drajad menyampaikan, PAN sudah lama bekerja bersama Prabowo, bukan hanya pada Pemilu 2024 saja.

Maka dari itu, PAN meyakini Prabowo pasti akan mengambil keputusan terbaik demi bangsa.

"Kami yakin beliau akan melihat semua aspek dalam mengambil keputusan, mengambil yang terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," ucap dia.

Baca juga: PKS Kaltim Sebut Isi Tas Harus Kuat di Pilkada, Bukan Money Politik Tapi Cost Politik Tinggi

Sementara itu, Drajad berpandangan, yang terpenting adalah pemerintahan harus solid dengan dukungan dari DPR.

Dengan begitu, kata dia, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan dengan baik ke depannya.