Terjawab Alasan Prabowo Belum Bertemu Megawati Hingga Kini, PDIP Singgung Soal Bagi-Bagi Kekuasaan

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Terpilih Prabowo Subianto sampai saat ini belum kunjung bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno.

Diketahui, pertemuan Ketua Umum Gerindra dan Megawati ini sejatinya sudah digagas sejak Maret lalu.

Sejatinya, keduanya dijadwalkan bertemu usai lebaran Idul Fitri.

Belakangan, keduanya kembali dijadwalkan bertemu usai putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun, hingga kini pertemuan tersebut tak kunjung terwujud.

Baca juga: Sempat Disinggung Refly Harun, Akhirnya Anies Beri Kepastian Soal Isu Dirikan Partai Perubahan

Politikus PDIP, Aryo Seno Bagaskoro buka suara soal Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tak kunjung bertemu dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Sebab, Megawati dan Prabowo disebut akan bertemu setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

Namun, keduanya tak kunjung bertemu meskipun MK telah memutuskan PHPU Pilpres 2024, yakni menolak seluruh gugatan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Seno mengatakan saat ini PDIP sedang mencermati dinamika politik bagi-bagi kekuasaan akhir-akhir ini di tanah air.

"Mencermati dinamika politik akhir-akhir ini, kami menyayangkan kekuasaan hanya dimaknai sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan.

Setidaknya, itu yang ditangkap oleh publik," kata Seno kepada Tribunnews.com, Jumat (3/5/2024).

Padahal, kata dia, kondisi geopolitik global tidak stabil, kurs rupiah terus melemah, juga berbagai catatan demokrasi memerlukan perhatian serius.

"Maka dari itu, Ibu Mega secara rutin dan konsisten bertemu dengan tokoh-tokoh yang mengedepankan penguatan sendi kebangsaan dan konsolidasi demokrasi," ujar Seno.

Saat ini, Seno mengungkapkan PDIP secara spesifik sedang mereparasi situasi demokrasi yang pada Pemilu 2024 terjangkit berbagai penyakit.

Menurutnya, hal tersebut tercermin dalam beberapa hakim MK yang mengatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam sidang putusan PHPU Pilpres.