Pemprov Kaltim Mulai Pakai Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas 2025

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Meski menjadi daerah penghasil batubara dan migas dalam jumlah besar, namun Pemprov Kaltim terus mendorong pengembangan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Apalagi dilansir dari situs web Layanan Informasi dan Investasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Lintas EBTKE) besutan Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan di Kalimantan Timur mencapai sekitar 34,105 gigawatt (GW).

Dengan sumber dari Energi air 16,844 GW (bersama Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah), Energi minihidro dan mikrohidro 3,562 GW, Energi surya 13,47 GW, Energi angin atau kayu: 212 megawatt (MW) dan Panas bumi 17 MW.

Baca juga: Mimpi Kaltim Terapkan Energi Terbarukan 2025, Pemprov Mulai Pakai Mobil Listrik untuk Dinas

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, untuk mendukung itu minimal Kaltim harus memulai lebih dulu. Salah satunya dengan tidak lagi membeli kendaraan dinas berbahan bakar fosil.

"Untuk melakukan perubahan harus dari diri kita sendiri dulu, khususnya pemprov. Bisa diikuti kabupaten kota dan instansi lainnya," ucap Akmal Malik.

Oleh sebab itu, pada tahun 2025 mendatang dengan menyesuaikan anggaran Pemerintah Provinsi akan mulai mengganti beberapa kendaraan dinas yang berbahan bakar fosil ke mobil listrik.

"Kami bisa prepare lebih awal untuk pengadaan mobil listrik. Nantinya merambah kepada keperluan lain yang lebih hemat energi," pungkasnya.

Sebelumnya, guna mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) nol emisi (pencemaran gas buangan), per 1 Agustus 2024 mendatang kendaraan berbahan bakar fosil sudah dilarang melintas di area bakal calon ibu kota negara yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut.

Baca juga: Bluebird Investasi Mobil Listrik di Ibu Kota Baru, juga Siapkan 50 Bus Rute IKN Nusantara-Balikpapan

Hal itu diungkapkan oleh PJ Gubernur Kaltim, Akmal Malik, melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sri Wahyuni saat menghadiri rapat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) III Korpri 2024 beberapa waktu lalu. "Jadi kalau mau masuk harus dengan kendaraan listrik. Karena IKN memang dirancang sebagai smart city yang mendorong orang serba berjalan kaki," ungkap Sri Wahyuni.

Kalaupun tidak ada kendaraan pribadi, lanjutnya, Kementerian Perhubungan akan menyediakan bus listrik menuju kawasan IKN. "Nanti bus yang membawa kita akan berhenti di terminal khususnya. Dan semua harus berjalan kaki di kawasan IKN," sambungnya.

Kebijakan ini juga sejalan dengan datangnya pelaksanaan Upacara HUT Kemerdekaan ke 79 Republik Indonesia. Ia mengungkap, per 1 Agustus nanti bendera Merah Putih akan sudah dibawa dari Jakarta ke IKN.

Setelah Upacara 17 Agustus transisi pemerintahan dari Jakarta ke IKN akan mulai dilakukan. Oleh sebab itu Pemprov Kaltim mendorong Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memajukan perekonomian masyarakat Paser.

Salah satunya dengan menciptakan home stay bagi para tamu dan pemerintahan yang akan pindah ke IKN. Ia juga mengungkap, kemungkinan setelah upacara 17 Agustus, Otorita IKN akan menjadi Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) Nusantara.

Baca juga: Pakai Mobil Listrik, Dirut PLN Jajal SPKLU di Rest Area 628B Saradan,Pastikan Seluruh Layanan Andal

"Kita akan berhubungan dengan Pemdasus IKN. Jadi mari siapkan diri, terlebih Paser yang menjadi tuan rumah Porprov 2024 bisa mengundang Pemdasus," sarannya. (ave)

Transportasi Publik Berkelanjutan
BLUEBIRD GROUP secara resmi luncurkan sistem transportasi publik berkelanjutan berbasis listrik, yang diwujudkan pada groundbreaking di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kamis (21/12/2023).