Cegah Korupsi, Pemkot Bontang Gandeng KPK Gelar Bimtek Keluarga Berintegritas

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menggelar bimbingan teknis atau bimtek keluarga berintegritas di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2024).

Kegiatan yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu diikuti aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bontang.  

Walikota Bontang Basri Rase hadir membuka kegiatan yang ditandai dengan pemukulan gong.

Dalam sambutannya, ia mengatakan, gelaran bimtek ini merujuk dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020, di mana KPK wajib memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Termasuk dalam sosialisasi dan pembinaan masyarakat, khususnya keluarga berintegritas.

Baca juga: Anak Berusia 14 Tahun di Muara Badak Bontang Kaltim Berulang Kali Dicabuli Ayah Kandung

Terlebih, Pemkot Bontang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut.

Menurut Basri, keluarga menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan jabatan kemudian memicu tindakan korupsi.

Misalnya, pemenuhan kebutuhan keluarga atau adanya tuntutan istri dan anak yang lebih besar pasak daripada tiang.

Sementara nominal gaji hanya sekian.

"Contohnya anak sedang menempuh pendidikan di luar kota, meminta fasilitas kost, transportasi, dan sebagainya yang berlebihan. Jadi bapak harus mencari pendapatan di luar dari gaji," ulas Basri.

Baca juga: KPU Kenalkan Si Bomi jadi Maskot Pilkada Bontang 2024, Inspirasi dari Satwa Lokal 

Target dari pelaksanaan bimtek keluarga berintegritas ini agar sekiranya antar sesama anggota keluarga bisa saling mengingatkan tanggung jawab masing-masing, sehingga tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum.   

Dengan pemberian bimtek keluarga berintegritas ini, Basri berharap bisa semakin mendorong integritas ASN di wilayah Pemkot Bontang.

"Kalau sudah berintegritas, berarti mereka sudah paham tugas dan tetap on the track sesuai etika dan kaidah hukum," pungkasnya.  (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya