Prabowo Subianto Sindir Siapa? Sebut Ada Partai Klaim Soekarno hingga Peringatkan Jangan Ganggu

TRIBUNKALTM.CO - Dua pernyataan Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto membuat suhu politik nasional ‘menghangat’.

Prabowo menyindir partai tertentu saat berpidato dalam forum bimtek dan rakornas pilkada PAN di Jakarta pada Kamis (9/5) malam.

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan selama ini ada pihak yang selalu mengklaim seolah-olah Soekarno hanya miliknya.

"Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia," ucap Prabowo.

Baca juga: Daftar 4 Kader PAN Direkom Zulkifli Hasan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Tak Ada Eko Patrio

Prabowo juga memberi warning kepada pihak yang tidak mau diajak kerja sama dalam pemerintahannya mendatang.

Eks Danjen Kopassus itu pun meminta pihak itu tidak mengganggu saat dirinya sudah dilantik.

Mulanya, Prabowo berbicara dirinya ingin bekerja sama dengan berbagai latar belakang untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan. Hal ini bisa tercapai jika semua pihak bisa bersatu.

"Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerja sama. Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elite Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama. Kuncinya itu," ucap Prabowo.

Lalu, Prabowo pun menyinggung pihak yang tidak mau diajak kerja sama dalam pemerintahannya mendatang. Dia pun meminta pihak itu tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

"Saya akan berjuangterus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan," katanya.

"Silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia," sambungnya.

Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan pihaknya sedang memperjuangkan agar nantinya tidak ada masyarakat Indonesia yang mengalami kelaparan.

"Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Tidak boleh. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir saya berpikir bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi pernyataan presiden terpilih RI, Prabowo Subianto yang meminta agar pihak yang memilih jalan beroposisi tidak menganggu pemerintahannya mendatang.

Zulhas menilai pernyataan Prabowo sudah terang benderang. Dengan begitu, tidak perlu ada yang dijelaskan kembali dari pernyataan Eks Danjen Kopassus tersebut.

"Sudah terang benderang kok pernyataannya kok. Gak perlu dijelaskan lagi dan Pak Prabowo itu pejuang sejati, seorang demokrat," ucap Zulhas dalam Rakornas Pilkada PAN, Jumat (10/5/2024).

Menteri Perdagangan RI itu pun mengungkit cerita Prabowo yang kalah dua kali pemilihan presiden (pilpres) pada 2014 dan 2019 yang lalu.

Saat itu, Prabowo justru memilih bergabung dengan Jokowi yang mengalahkannya.

"Bahkan diajak Pak Jokowi malah bareng-bareng. Jadi Prabowo sangat terbuka seseorang. Jadi mengutamakan kepentingan merah putih, mengutamakan kepentingan nasional, kepentingan Indonesia," katanya.

Baca juga: Ada yang Kepedean? Dahnil Anzar Tegaskan Dirangkul Bukan Berarti Diajak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Bukan Mendiskreditkan

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menegaskan, pernyataan Prabowo mengenai adanya partai yang mengeklaim sosok Soekarno, tidak ditujukan untuk mendiskreditkan PDI-P.

“Enggak (mendiskreditkan PDI-P). Pak Prabowo kan terus bicara persatuan dan kerja sama,” ujar Budiman dihubungi Kompas.com, Jumat (10/5).

Menurutnya, Prabowo mengatakan hal itu justru dalam konteks untuk menghargai Soekarno.

Ia mengklaim, Prabowo merasa mendapatkan inspirasi dari para presiden terdahulu.

“Itu sebenarnya Pak Prabowo dalam konteks mengapresiasi dan merasa mendapatkan inspirasi dari sejumlah presiden Indonesia,” sebut dia.

Budiman menuturkan, Prabowo justru ingin mengingatkan pada ajaran-ajaran Soekarno. Tujuannya, agar siapa pun tak melupakan dan mau mempelajari lagi berbagai gagasan Presiden RI pertama itu.

“Mengingatkan kembali bahwa Bung Karno itu menginspirasi dan Bung Karno melampaui sekat-sekat kepartaian. Jadi, beliau (Prabowo) mau mengingatkan, jangan mengerdilkan Bung Karno hanya milik satu partai, bukan dalam rangka menghina PDI Perjuangan, tidak,” imbuh dia.

Baca juga: Misteri Angka 08 yang Identik dengan Prabowo Akhirnya Terjawab Langsung, Ternyata Ada Peran Luhut

Silakan Pasang

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mempersilakan partai politik lain jika ingin memasang atribut bergambar Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno.

Hal itu disampaikan Djarot merespons pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menyatakan ada satu partai mengeklaim memiliki sosok Bung Karno.

"Kalau partai lain mau pasang gambar Bung Karno di baliho atau atribut partai lainnya juga boleh kok," kata Djarot saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (10/5).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia.

"Kita tidak pernah ajarkan bahwa Bung Karno hanya milik PDI Perjuangan," tegasnya.

Kendati demikian, tambah Djarot, partainya juga punya alasan mengapa kerap memasang gambar Bung Karno pada atribut partai.

Hal tersebut, menurutnya masih logis karena adanya kedekatan sejarah antara Bung Karno dan PDI-P.

"Perlu juga diingatkan bahwa Bung Karno adalah pendiri Partai Nasional Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka yakni tanggal 4 Juli 1927 yang merupakan cikal bakal dari PDI Perjuangan," ujar Djarot.

"Jadi sangat logis jika di dalam setiap baliho, spanduk partai atau atribut partai selalu ada gambar Bung Karno," tambah dia.

Baca juga: Misteri Angka 08 yang Identik dengan Prabowo Akhirnya Terjawab Langsung, Ternyata Ada Peran Luhut

Lebih jauh, PDI-P juga mengajarkan dalam sekolah partai kepada kader tentang sosok Bung Karno sebagai penggali Pancasila, Proklamator Kemerdekaan dan Bapak Bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, kata Djarot, PDI-P dalam setiap jenjang pendidikan kader selalu mengajarkan, melaksanan ajaran serta pemikiran dan nilai-nilai semangat Bung Karno.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menilai, bahwa pernyataan Prabowo itu sangat tepat mengenai Bung
Karno milik seluruh masyarakat.

Menurutnya, yang kurang tepat adalah ketika Prabowo mengatakan seolah-olah Bung Karno diaku-akui milik satu partai tertentu.

"Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang Bapak Bangsa Indonesia," kata Basarah, Jumat (10/5).

Wakil Ketua MPR itu menegaskan, pernyataan Prabowo tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDI Perjuangan selama ini untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya.

"Di masa Orde Baru dulu Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang Pejuang Kemerdekaan, Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila dan Presiden Pertama Republik Indonesia," terang Basarah

Dalam misi perjuangan politik, PDI Perjuangan tidak pernah memasukan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok apalagi milik satu partai saja karena itu bertentangan dengan eksistensi dan jati diri Bung Karno yang bukan hanya milik bangsa Indonesia.

Tetapi juga milik dunia karena jasa jasa Bung Karno terhadap insiprasi kemerdekaan bangsa bangsa Asia Afrika melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dan berbagai legacy Bung Karno lainnya kepada dunia.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran Diisukan Jadi 40 Menteri, Mencuat Nama Ahmad Dhani hingga Raffi Ahmad

Usaha Keras Merangkul

Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan menilai Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto berusaha keras untuk merangkul lawan politik bekerjasama untuk membangun bangsa.

Menurutnya, upaya itu langsung dilakukan usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan Prabowo sebagai
pemenang Pilpres 2024 Yusak melihat bahwa kemudian ada partai politik yang tidak mau bergabung membangun bangsa itulah fakta dinamika poltik yang terjadi.

"PDI Perjuangan menunjukkan kesan tidak ingin bergabung dengan pertimbangan politik tertentu dan belakangan sikap Pak Ganjar menyatakan akan menjadi opisisi," ucap Yusak kepada Tribun Network, Jumat (10/5).

Meskipun sikap resmi PDI Perjuangan baru akan diputuskan pada Rakernas nanti. Prabowo tampaknya berharap tidak ada parpol opsisi yang menggangu pemerintahannya nanti.

Dalam artian pihak yang menolak ini tentu tidak menghambat seluruh program pembangunan bangsa ke depan.

"Saya kira warning Pak Prabowo harus ditafsirkan sebagai upaya beliau untuk mulai bekerja melibatkan semua komponen anak bangsa termasuk semua entitas politik. Sebetulnya diksi tidak mengganggu itu multitafsir. Yusak lebih senang memaknai bahwa Prabowo sudah berikhtiar mengajak tetapi kalau toh tidak mau yasudah. Dalam bahasa Pak Prabowo jadilah penonton yang baik, bukan penonton yang menghambat. "Kecuali Pak Prabowo tidak mengajak itu lain lagi konteksnya (dalam hal anggapan pemimpin otoriter)," ucapnya.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran disebut Tambah Gemuk, DPR Ingatkan Sesuai UU Paling Banyak 34 Menteri

Prabowo terang-terangan merangkul kepada seluruh partai yang kalah untuk membangun bangsa. Dekan Fisip Universitas Pamulang itu menuturkan perkembangan politik ini kan tetap bergerak dinamis, sekarang Presiden Jokowi masih menjabat setelah lengser ini yang menjadi pertanyaan.

Terlebih Jokowi kini tidak memiliki kendaraan politik karena tidak lagi menjadi kader PDIP.

"Ini yang sering saya katakan meskipun Pak Jokowi menjadi bintang elektoral di tiga pemilu terakhir tetapi kan ada
fase di mana bintang elektoral akan pudar dengan sendirinya," urai Yusak.

Tidak menutup kemungkinan PDIP sekarang ambil oposisi tetapi pilpres berikutnya PDIP berkuasa ketika faksinya Jokowi melemah.

"Bisa saja PDIP masuk ke pemerintah dan pastinya Pak Prabowo akan berpikir realistis karena bagaimanapun PDIP identitas kekuatan politik yang tidak bisa diremehkan. Kalau Pak Jokowi kan mengandalkan mesin relawan, PDIP parpol yang punya pilar penting merebut kekuasaan jadi bargainingnya tak bisa dianggap remeh," imbuhnya.

Yusak juga mengomentari sindiran Prabowo mengenai Bung Karno bukan milik satu partai. Faktanya Presiden ke-1 RI itu memang Bapak Proklamator yang dimiliki seluruh masyarakat tanah air ini.

Tetapi juga fakta bahwa dari seluruh partai yang punya kursi di DPR yang identitasnya paling melekat dengan Bung Karno adalah PDI Perjuangan.

"Terkait pemikiran Bung Karno melekat kuat menjadi identity PDI Perjuangan. Dan pemikiran Bung Karno itu banyak diwarisi ke PDIP. Dan pahamnya sama nasionalisme itu paham sejarah yang tidak bisa dibantah," kata Yusak.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.