Pengawasan dari BPKP RI Beri Dampak Positif bagi Daerah, Sekda Paser Sebut Pembangunan Lebih Terarah

 TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Pendampingan yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI memberi dampak positif bagi pengembangan daerah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paser, Katsul Wijaya saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) 2024 secara virtual di Ruang Rapat Sadurengas, Sekretariat Pemkab Paser, Rabu (22/5/2024). 

Rakornas yang diinisiasi BPKP RI tersebut mengsung tema "Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah untuk Kesinambungan Pembangunan".

"Adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPKP tentunya dapat membuat pembangunan di daerah lebih terarah," terang Katsul mewakili Bupati Paser Fahmi Fadli. 

Baca juga: Sekda Paser Minta Anggota DWP Ingatkan Keluarga untuk Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024 

Nantinya setiap kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Paser akan selalu dilakukan pendampingan dan pengawasan. 

"Terkait dengan kegiatan pembangunan di Kabupaten Paser tidak terlepas dari pengawasan, khususnya dalam hal ini pihak BPKP," tambahnya. 

Adapun peranan daeri BPKP untuk Kabupaten Paser, kata Katsul, mulai dari pendampingan proses perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban. 

Kegiatan yang telah disusun oleh Pemkab Paser kini dapat berjalan dengan baik dan lebih terarah. 

"Tentu menjadikan program kegiatan kita lebih terarah demi tercapainya Paser yang maju, adil dan sejahtera (MAS)," urainya. 

Baca juga: Kukuhkan Ratusan Pengurus FKDM, Sekda Paser Harap Cegah Potensi Konflik di Tahun Politik

Pemkab Paser juga intens melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak BPKP maupun kementerian mengenai program yang direncanakan di Bumi Daya Taka. 

"Sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembangunan," tegas Katsul. 

Rakornas Wasin yang dibuka Presiden RI Joko Widodo, sambung Kasul, terdapat beberapa pengarahan yang disampaikan. 

Di antaranya, mengingatkan pemerintah daerah jangan sampai terjadi tumpang tindih antara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH). 

"Kami juga diminta dalam hal pengawasan jangan kaku, supaya program kegiatan juga bisa berjalan lancar," pungkas Katsul. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.