Yusril Ihza Mahendra Kandidat Kuat Menko Polhukam di Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, dianggap layak menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), di kabinet Prabowo-Gibran.

Hal itu diungkapkan Pj Ketua Umum PBB Fahri Bachmid, menilai, Yusril Ihza Mahendra adalah sosok yang ideal menjadi Menko Polhukam di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tepatnya di situ," ujar Fahri saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Fahri beralasan, Yusril mempunyai kapasitas untuk membangun sistem dan kebijakan yang lebih holistik sehingga tepat bila ditunjuk sebagai menko polhukam.

Baca juga: Kode Komika Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel 2024, Gerindra Akui Masuk Bursa Tangerang Selatan

Baca juga: Pilih Pilgub Kaltim 2024 atau Menteri? Fakta Menarik Isran Noor dan Isu Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Dengan alasan itu pula, Fahri berpendapat Yusril bukanlah sosok tepat untuk mengisi pos jaksa agung yang menurutnya bersifat eksekutor ketimbang membangun sistem.

"Ya kalau Pak Yusril kan harus jabatan yang lebih besar kan. Karena yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi Jaksa Agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor," kata dia.

Selain itu, Fahri juga menyebut Yusril mustahil menjadi jaksa agung karena ada aturan yang menyebut jaksa agung harus terbebas dari partai politik selama 5 tahun.

Ia pun menepis anggapan yang menyebut Yusril mundur dari kursi ketum PBB karena bersiap untuk menjadi menteri pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Pengamat Nilai Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran Dominan oleh KIM, Bagaimana Partai di Luar Koalisi?

"Mundurnya Pak Yusril itu kan keinginan beliau yang sudah 2 tahun lalu sebelum pilpres ini diselenggarakan, beliau sudah berkepentingan untuk mundur," ujar Fahri.

Keputusan Yusril mundur dari posisi ketum PBB disampaikan dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang diselenggarakan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, pada Sabtu (18/5/2024).

MDP merupakan lembaga tertinggi di dalam struktur organisasi PBB.

MDP PBB berwenang mengambil keputusan-keputusan penting, seperti melakukan perubahan terbatas atas anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), hingga memilih penjabat ketum jika ketum yang dipilih muktamar berhalangan tetap.

Baca juga: Mahfud Sorot Revisi UU Kementrian Negara untuk Kabinet Gemoy Prabowo, Singgung Era Orba dan Gus Dur

"Permintaan mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah, serta badan-badan khusus dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan," ujar Yusril dalam keterangannya kepada Kompas.com, Minggu (19/5/2024).

Yusril pun mengungkap alasannya mundur dari PBB.

Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu bilang, dirinya sudah terlalu lama memimpin partai, sejak PBB berdiri pada awal Reformasi 1998.