Gerindra Tidak Tinggal Diam Melihat Kadernya, Bupati Pati Sudewo Didesak Mundur oleh Masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Gerindra tidak tinggal diam melihat salah satu kadernya, Bupati Pati, Sudewo, didemo ribuan massa yang berujung kericuhan.

Diketahui, Sudewo merupakan anggota Partai Gerindra.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, buka suara soal tuntutan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terhadap Bupati Pati Sudewo.

Sugiono memerintahkan agar Sudewo tidak menambah beban masyarakat yang dipimpinnya, serta memperhatikan aspirasi mereka sebelum memutuskan sebuah kebijakan.

Baca juga: Usai Didesak Mundur Warganya, Bupati Pati Sudewo Dibidik KPK, Diduga Terima Aliran Dana Kasus DJKA

"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat," ujar Sugiono dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

Sugiono menyinggung pesan dari Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kepada semua kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah.

Prabowo berpesan agar semua kepala daerah dari Partai Gerindra harus selalu memperhitungkan suara masyarakat kecil.

Sementara itu, Sugiono mengungkapkan bahwa Partai Gerindra terus memantau aksi unjuk rasa masyarakat Pati.

Baca juga: Usai Ricuh Demo Pati, Bupati Sudewo Janji Introspeksi dan Perbaiki Kepemimpinan, Ogah Mundur

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, setelah kondisi di sana berangsur kondusif.

"Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut," ujar Sugiono.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menilai tuntutan dari masyarakat Kabupaten Pati terhadap Bupati Pati Sudewo dinilai masuk akal.

Terutama setelah adanya kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Baca juga: Gubernur Jateng Tanggapi Demo di Pati, Begini Mekanisme Jika Bupati Sudewo Mundur atau Dicopot

Menurut Herman, tuntutan tersebut merupakan bentuk resistensi dari masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam perumusan PBB-P2.

"Per hari ini sudah ada tuntutan untuk memakzulkan atau menuntut mundur Bupati Sudewo dari jabatan kepala daerah. Bagi kami tuntutan seperti itu sebetulnya masuk akal," ujar Herman saat menjadi pembicara dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu (13/8/2025).

Ia menjelaskan, kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen tentu sangat membebani masyarakat Kabupaten Pati.