Singgung Kalimat Megawati di Rakernas, Elite Gerindra: PDIP Berpeluang Gabung Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Rakernas V PDIP yang digelar akhir pekan lalu menjadi perhatian publik untuk mengetahui keputusan Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintahan dan kabinet Prabowo-Gibran mendatang.

Sayangnya, hingga pidato penutupan Rakernas, Megawati, Ketua Umum PDIP tidak memberikan pernyataan yang jelas apakah akan bergabung di kabinet Prabowo-Gibran atau menjadi oposisi. 

Respons berbeda disebut elite PKS dan Gerindra terkait pidato Megawati dan sikap PDIP di kabinet Prabowo-Gibran. 

Simak selengkapnya ulasan terkait pidato Megawati, respons PKS dan Gerindra serta peluang PDIP merapat ke kabinet Prabowo-Gibran. 

Baca juga: Pelantikan Presiden 2024 Kapan? Jadwal Resmi dari KPU dan Lokasi, Prediksi Kabinet Prabowo-Gibran

Baca juga: Megawati Sindir Kabinet Gemoy Prabowo dan Utang Indonesia Rp 8.262 T, Bandingkan dengan Eranya Dulu

Baca juga: Satu-satunya Partai di Luar Kabinet Prabowo-Gibran, PDIP Dapat Bekingan dari Pihak Luar

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri berbicara soal sikap politik partainya dalam pidato penutupan Rakernas ke-5 PDIP di Ancol, Jakarta Utara.

Megawati tak menyampaikan sikap PDIP secara tegas berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Subianto.

Namun ia menilai perlu perhitungan yang matang dalam menentukan sikap politik PDIP.

Tanggapan pun munncul dari Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Menurutnya  dalam pidato Megawati  terdapat tanda tanda ngin mewujudkan prinsip check and balance di pemerintah.

Mardani menyimpulkan PDIP bakal cenderung menjadi oposisi.

Sementara politisi Partai Gerindra, Habiburokhman menganggap pidato Megawati di Rakernas ke 5 memberi sinyal PDIP bakal gabung ke pemerintah.

Saat ditanyai mengenai kalimat mega "gue mainin dulu dong", Habib merasa pernyataan mega membuka potensi PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Apalagi menurut Habib selama Rakernas kemarin, tidak ada elite PDI Perjuangan yang menyatakan PDIP akan berada di luar pemerintahan.

Patut ditunggu kemanakah arah politik yang akan diambil oleh PDI Perjuangan.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran, Ketika Parpol Ribut Jatah Menteri, Sindiran Megawati dan Jawaban Gerindra

Memilih ikut di dalam atau di luar Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabumingraka.

Isi Pidato Megawati

Berikut poin-poin dari pidato Megawati di Rekernas PDIP.

Poin pidato Megawati di Rekernas PDIP

1. Pemilu 2024 terburuk dalam sejarah Indonesia

Pada kesempatan tersebut, Megawati mengungkapkan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (24/5/2024), hal tersebut sering diungkapkan oleh berbagai akademisi, tokoh masyarakat sipil, hingga budayawan.

Menanggapi hal tersebut, Megawati sangat menyayangkan terjadinya pengingkaran kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilu.

Praktik tersebut yang dibuktikan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang memakai sumber daya negara untuk kepentingan elektoral.

“Berbagai kerusakan demokrasi ini lah yang disoroti oleh Profesor Arief Hidayat, Profesor Saldi Isra, dan Profesor Enny Nurbaningsih melalui dissenting opinion mereka,” ungkap Megawati.

Baca juga: 10 Fakta Menarik Listyo Sigit, Isu Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Sosok Istri, Pecahkan Rekor Tito

Di sisi lain, Megawati mengaku senang karena masih ada yang berani mengungkapkan dissenting opinion dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres).

2. TNI-Polri kini "ikut" politik praktis

Masih terkait dengan Pemilu 2024, Megawati menyinggung soal keterlibatan TNI dan Polri dalam politik praktis.

Dilansir dari Kompas.com, Jumat (24/5/2024), Megawati juga menyebut bahwa dwifungsi ABRI sudah dihapus dengan susah payah pada awal era reformasi.

“Masak TNI-Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam pilpres yang baru saja berlalu.

Saya tuh sedihnya ya gitu,” kata Megawati.

Ia pun membandingkan Pilpres 2024 dengan Pilpres 2004 saat dirinya menjabat sebagai presiden.

Meskipun ia menjadi presiden ketika Pemilu langsung pertama, menurutnya Pemilu 2024 justru menjadi abu-abu dan seperti direkayasa.

 3. Berikan kritik ke MK

Selain TNI dan Polri, Megawati mengungkapkan kekecewaannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Pede! NasDem: Parpol Baru Gabung KIM Bisa Dapat Lebih dari Jatah 3 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Dilansir dari Kompas.com, Jumat (24/5/2024) lembaga yudikatif tersebut berdiri saat Megawati menjabat menjadi Presiden Indonesia.

Megawati menuturkan, MK yang lahir dari pemerintahannya tidak dipakai dengan baik saat ini.

Menurutnya, MK seharusnya menjadi penjaga konstitusi yang berwibawa dan mempertanyakan siapa yang salah sehingga lembaga tersebut dapat diintervensi kekuasaan.

“MK itu ya saya yang mendirikan lho. Coba bayangkan barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak semakin baik,” kata Megawati.

4. Puan jadi Ketum PDIP?

Sinyal Megawati akan menyerahkan pucuk kepemimpinan ke Puan Maharani muncul saat Mega melempar ledekan ke putrinya tersebut.

Dalam pidatonya, Megawati sempat meledek Puan Maharani yang merupakan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP Bidang Politik PDIP untuk bertukar posisi dengan dirinya. A

walnya, Megawati menyinggung Puan yang sering bertugas ke luar negeri karena jabatannya sebagai Ketua DPR.

"Terus saya bilang, gantian lah sama saya, saya deh yang jadi ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum, haha,” ujar dia tertawa.

Pernyataan Megawati itu mendapat tepuk tangan meriah dari para seluruh peserta Rakernas V PDIP.

“Lho enak-enak aja, masak saya yang disuruh nongkrong di sini, terus keadaannya gonjang-ganjing enggak jelas, haha,” ujar Megawati sembari tertawa lagi.

5. Tak ada “koalisi” dan “oposisi”

Terkait dengan sistem pemerintahan, Megawati menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada istilah koalisi dan oposisi dalam sistem ketatanegaraan.

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (24/5/204), hal ini terjadi karena Indonesia menganut sistem presidensial dan bukan parlementer.

Oleh karena itu, kerja sama politik dengan PPP, Hanura, dan Perindo pada Pemilu 2024 lalu tidak dapat disebut sebagai koalisi.

“Jadi memang agak susah sebetulnya karena kalau tidak ikut lalu apa ya?

Jadi saya bilang pada mereka bertiga kerja sama karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer,” tegas Megawati.

Megawati juga mengucapkan terima kasih kepada ketiga partai tersebut yang masih setia bersama PDIP setelah Pemilu 2024 dilaksanakan.

Meskipun demikian, Megawati tidak menegaskan sikap PDIP nantinya akan termasuk di dalam atau di luar pemerintahan.

Baca juga: Makan Siang Gratis Diubah, Sinyal Kementerian Makan Bergizi Gratis di Kabinet Prabowo-Gibran Menguat

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Katim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.tv dan kompas.com.