Kementerian PUPR Bakal Dipisah di Kabinet Prabowo-Gibran, Ketua MPR Setuju, Ini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian PUPR bakal dipisah di Kabinet Prabowo-Gibran, Ketua MPR setuju, ini alasannya.

Adanya wacana pemecahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabinet Prabowo-Gibran nanti direspons positif oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Bambang Soesatyo setuju jika presiden terpilih Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Bambang Soesatyo pun mengungkapkan alasannya untuk setuju Kementerian PUPR dipisah.

Baca juga: Berpeluang Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga Uno: Banyak yang Lebih Berkeringat

Ia beralasan, kebutuhan rumah tinggal semakin meningkat setiap tahun.

Baru sekitar 70 persen lebih penduduk Indonesia yang memiliki rumah dengan hak milik.

Sebanyak 36,8 persen dari penduduk Indonesia tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Makanya saya setuju bahwa ke depan kalau memang ada rencana presiden terpilih hari ini Pak Prabowo memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umumnya," kata Bambang di Gedung Nusantara V MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).

Bamsoet, sapaan akrabnya, menilai pemisahan Kementerian PUPR akan membuat konsentrasi pemerintah tidak hanya terfokus pada pekerjaan umum seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk irigasi.

lihat foto

Politikus Partai Golkar ini mengingatkan, pemerintah juga harus fokus membangun perumahan rakyat karena ada kebutuhan 1,3 juta rumah per tahun.

Sedangkan, saat ini hanya ada sekitar 120.000 rumah yang dibangun setiap tahunnya.

"Saya mendukung pengesahan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum, karena itu kebutuhan penting yang membutuhkan konsentrasi, tidak seperti hari ini yang leading adalah pekerjaan umumnya. Itu penting untuk mengurangi kekurangan pemenuhan backlog," ucap dia.

Bamsoet pun menekankan, UUD 1945 pasal 286 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Baca juga: PKB/NasDem Lebih Baik Oposisi Bila Cuma Dapat 1 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran? Ini Kata Pengamat

Menurut dia, hal itumenegaskan bahwa rumah atau tempat tinggal adalah kebutuhan fundamental rakyat yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

Ia berpandangan, sebagai kebutuhan fundamental, tempat tinggal telah menjadi hal yang harus terpenuhi, bahkan sudah sepatutnya menjadi hak milik.

Terlebih, kegiatan ekonomi dari pembangunan rumah juga akan turut berputar.

Tercatat, ada sekitar 187 industri yang akan terangkat, mulai dari industri genteng, baja, dan turunannya.

"Kemudian pekerja-pekerja kita akan banyak pekerjaan sehingga tidak perlu lagi ke luar, karena dalam negeri banyak pekerjaan. Sekarang ke depan saya berharap pembangunan lebih banyak fokus dari pengadaan perumahan rakyat," kata Bamsoet.

Untuk diketahui, sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat merupakan dua kementerian berbeda yang berdiri sendiri.

Namun, Jokowi memutuskan untuk menggabung dua kementerian tersebut menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kaesang Menpora dan Grace Natalie Wamen, 14 Nama yang Diusulkan Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Hingga kini Presiden Terpilih Prabowo Subianto belum membeberkan nama-nama calon Menteri di kabinet mendatang.

Meski demikian, di media sosial sudah banyak beredar spekulasi nama tokoh yang akan duduk di posisi Menteri kabinet Prabowo-Gibran.

Terbaru, Aliansi Relawan Prabowo Gibran (AR-PG) mengusulkan 14 nama-nama Menteri dan Wakil Menteri (Wamen).

Ada Kaesang Pangarep yang diusulkan menjadi Menpora hingga Grace Natalie untuk pos Wakil Menteri.

14 nama yang diusulkan tersebut adalah tokoh-tokoh relawan dan tokoh politik yang sudah berjuang untuk kemenangan Paslon 02 tersebut.

Baca juga: Nasdem Siapkan Pemain Film untuk Lawan Ridwan Kamil, Cek Hasil Survei Terbaru Pilkada Jabar 2024

Hal ini disampaikan Andi Ulfa Umar, AMD Sekretaris Jenderal Aliansi Relawan Prabowo Gibran (AR-PG) dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2025).

Juru Bicara ARPG ini menilai ke 14 nama usulan Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) ini memiliki kemampuan sesuai kapasitas dan kapabilitas masing-masing.

"14 nama-nama calon Menteri dan Wakil Menteri yang diusulkan ARPG sudah melalui seleksi dan pemikiran mendalam. Ada 7 nama Menteri dan 7 nama Wamen yang diusulkan, semuanya punya kapasitas dan kapabilitas mumpuni," kata Ulfa Bone sapaan akrab Andi Ulfa Umar.

Adapun 7 nama usulan Calon Menteri diantaranya, Budiman Sudjatmiko Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Mantan Anggota DPR RI FPDI Perjuangan dan Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) diusulkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Maruarar Sirait Mantan Anggota DPR RI FPDIP diusulkan Menteri Tenaga Kerja dan Budi Arie Setiadi Ketua Umum Projo / Menkominfo diusulkan tetap sebagai Menkominfo.

Selanjutnya Silfester Matutina Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) / Wakil Ketua TKN diusulkan Kepala Staf Presiden (KSP) / Menteri Sekretariat Negara Kemudian Kaesang Pangarep Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Menteri Pemuda dan Olahraga / Menteri Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian untuk kalangan perempuan ada nama dr. Lula Kamal Artis dan Presenter Cantik diusulkan jadi Menteri Peranan Wanita / Menteri Kesehatan. Terakhir ada nama Rahayu Sarasvati Tokoh Muda Gerindra diusulkan Menteri Pertanian / Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Untuk menteri kami usulkan nama Budiman Sujatmiko, Maruarar Sirait, Budi Arie Setiadi, Silfester Matutina, Kaesang Pangarep, dr. Lula Kamal, dan Rahayu Sarasvati," ucap Ulfa.

Baca juga: Survei Pilkada Ciamis 2024, Elektabilitas Herdiat Sunarya Teratas, Yana - Ling Syam Arifin Bersaing

Sementara itu untuk usulan 7 nama Wakil Menteri dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) yaitu, Haris Rusly Moti Ketua TKN Golf Prabowo Gibran diusulkan Wakil Menteri Pertahanan / Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Utje Gustaaf Patty Ketua Umum Bara JP diusulkan Wakil Menteri BUMN.

Kemudian ada nama Grace Natalie Staf Khusus Presiden Jokowi / Mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diusulkan Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi dan Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Barisan Pembaharuan / Kornas ARPG / Ketua Umum DPP Perhimpunan UKM Indonesia diusulkan Wakil Menteri Tenaga Kerja / Wakil Menteri UKM dan Koperasi.

Selanjutnya ada nama H.A. Bashar, SH MH Ketua Umum Relawan Go Gibran / Ketua Umum DPP GKJI SOKSI / Advokat terkenal diusulkan Wakil Menteri Perindustrian / Wakil Menteri Hukum dan HAM dan Riyano Panjaitan Ketua Umum DPP KNPI / Ketua Umum Pandawa Lima diusulkan Wakil Menteri ESDM / Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Lisman Hasibuan Wakil Komandan TKN Golf / Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu (RIB) diusulkan Wakil BIN / Wakil Menteri Sekretariat Negara.

"Untuk wakil menteri kami usulkan nama Haris Rusly Moti, Utje Gustaaf, Grace Natalie, Syafrudin Budiman SIP, H.A. Bashar SH MH, Riyano Panjaitan dan Lisman Hasibuan," tukas Ulfa.

Usulan Menteri dan Wakil Menteri dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran (AR-PG)

1. Budiman Sudjatmiko Menteri Desa dan Pembinaan Daerah Tertinggal (PDT).

2. Maruarar Sirait Menteri Tenaga Kerja

3. Budi Arie Setiadi Menteri Komunikasi dan Informasi.

4. Silfester Matutina Kepala Staf Presiden (KSP) / Menteri Sekretariat Negara.

5. Kaesang Pangarep Menteri Pemuda dan Olahraga / Menteri Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif.

6. dr. Lula Kamal Menteri Peranan Wanita / Menteri Kesehatan.

7. Rahayu Sarasvati Menteri Pertanian / Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Wakil Menteri

1. Haris Rusly Moti Wakil Menteri Pertahanan / Wakil Menteri Tenaga Kerja.

2. Utje Gustaaf Patty Wakil Menteri BUMN.

3. Grace Natalie Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi.

4. Syafrudin Budiman SIP Wakil Menteri Tenaga Kerja / Wakil Menteri UKM dan Koperasi.

5. H.A. Bashar, SH MH Wakil Menteri Perindustrian / Wakil Menteri Hukum dan HAM.

6. Riyano Panjaitan Wakil Menteri ESDM / Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga.

7. Lisman Hasibuan Wakil BIN / Wakil Menteri Sekretariat Negara.

Baca juga: Pengamat Prediksi PDIP akan Tentukan Sikap Politik sebelum Kabinet Prabowo-Gibran Dibentuk

Sindiran Megawati

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir rencana pembentukan kabinet gemoy Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Diketahui, Prabowo-Gibran dikabarkan akan membentuk kabinet berisi 40 kementrian.

Megawati juga membandingkan dengan kabinetnya dulu saat menjabat sebagai Presiden ke V RI, yang hanya berjumlah 33 kementrian.

Meski postur kabinetnya ramping, namun menurut Megawati saat itu jajarannya mampu melunasi Utang Indonesia.

Megawati juga menyinggung soal utang Indonesia yang menggunung.

Megawati Soekarnoputri, mengungkit utang negara yang semakin tinggi ketika berbicara tentang pentingnya memiliki kabinet yang profesional.

"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini bagaimana cara bayarnya?

Ayo mikir, mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh," ujar Megawati saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Di hadapan ribuan kader dan simpatisan partainya, Megawati lalu mengilas balik keinginannya membentuk kabinet yang ramping ketika menghadapi krisis multidimensional sewaktu dirinya di tampuk kekuasaan.

Megawati merupakan wakil presiden Republik Indonesia pada 1999-2001 dan menjadi presiden setelahnya hingga 2004 menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengserkan MPR.

"Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, zaken kabinet, kabinet yang profesional," kata Megawati.

"Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi," imbuh dia.

Baca juga: Nasib Anies di Pilkada Jakarta, Pengamat Bongkar Prabowo Ingin Kunci Pilgub Jawa Hingga Kalimantan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, nilai utang pemerintah menurun sampai dengan akhir Maret 2024.

Ini mengakhiri tren kenaikan posisi utang pemerintah pada beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan data dokumen APBN KiTa, nilai utang pemerintah sampai dengan 31 Maret lalu ialah Rp 8.262,10 triliun.

Nilai itu turun sekitar Rp 57,12 triliun dari posisi pengujung Februari 2024, yakni sebesar Rp 8.319,22 triliun.

Susutnya nilai utang pemerintah diikuti dengan penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

Rasio utang terhadap PDB tercatat sebesar 38,79 persen pada akhir Maret, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar 39,06 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga menyindir soal perebutan jatah menteri yang didengarnya setelah Pilpres 2024 berakhir.

Ia turut mengungkit bahwa selama 9 tahun terakhir, ia menyadari begitu banyak tarik-menarik kepentingan politik terjadi.

"Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh," kata Megawati.

Baca juga: Beda Keinginan soal UKT, Jokowi Ingin Naik Tahun Depan sedangkan Prabowo Ingin Biaya Kuliah Turun

Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, berencana menambah kursi menteri pada pemerintahannya kelak.

DPR RI pun sedang menggodok revisi UU Kementerian sehingga jumlah kementerian tidak lagi dibatasi 34 seperti saat ini, melainkan bebas ditentukan presiden. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Lula Kamal, Rahayu Sarasvati dan Grace Natalie Diusulkan Sebagai Menteri dan Wamen oleh Relawan

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Katim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com