Mundurnya Pimpinan Otorita IKN Akibat Tidak Mesranya Jokowi dan PDIP? Begini Pandangan Pengamat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Mundurnya pimpinan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dinilai sarat intrik politik antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.

Pengamat politik yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (UNMUL), Budiman Chosiah mengatakan, sepertinya ke depan (dengan pemerintahan baru) tentu ada beban tersendiri terkait pembangunan yang ada di IKN.

Pengunduran diri Bambang Bambang Susantono sebagai kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe sebagai wakil kepala Otorita IKN tidak terlepas dari kebijakan politik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Memang sokongan PDIP diawal pemerintahan hingga akhirnya berbeda saat Pilpres 2024 lalu, diduga ada implikasi atau akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruk untuk pemerintahan ke depan.

Baca juga: Pimpinan Otorita IKN Mundur, Politikus PDIP Kaltim Khawatir Ganggu Iklim Investasi 

Pada Oktober 2023 lalu, tujuh fraksi yang terdiri dari fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, dan Fraksi PPP menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Sementara Fraksi Demokrat menyetujui dengan catatan atas RUU untuk dilakukan dalam pembicaraan tingkat II untuk disahkan menjadi UU, sedangkan PKS menolak RUU untuk dilanjutkan dalam paripurna.

Sedangkan kini PDIP sangat mengkritik keras atas pengunduran diri 2 pimpinan Otorita IKN dan mundurnya Bambang Susantono serta Dhony Rahajoe membuktikan bahwa perencanaan IKN tidak matang.

PDIP lewat sekjen–nya berpendapat, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seakan terburu-buru ingin menyelesaikan pembangunan IKN, sehingga berkibat banyak detail yang dihiraukan.

Tetapi dugaan ini belum sepenuhnya terbukti dan yang muncul ke permukaan ialah isu beratnya target dalam pembangunan IKN sehingga keduanya memilih mundur.

“Saya melihat sepertinya untuk ke depan ada beban tersendiri, mereka tidak bisa menjalankan itu. Diluar itu, saya tidak tahu apakah ada implikasi tidak mesrahanya hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Karena kita tahu bersama, kemarin banyak penentuan apa pun itu apalagi posisi jabatan tertentu diputuskan bersama Presiden dan DPR, khsususnya dengan PDIP, begitu juga sebaliknya. Jangan sampai tidak sejalan,” kata Budiman, Senin (3/6/2024).

Lebih lanjut, kata Budiman, beberapa isu mundurnya Menteri di kabinet Jokowi dari PDIP saat Pilpres 2024 lalu meski sempat ditahan oleh petinggi, tentu hal ini tidak diharapkan agar berjalannya pemerintahan tidak terjadi badai.

Pasalnya, menurut Budiman, dalam konteks di Indonesia, pejabat sangat jarang mundur.

Baca juga: 3 Survei Elektabilitas Pilkada Jateng 2024, PDIP Siapkan 5 Kader Suksesor Ganjar, Cek Siapa Terkuat

Maka dari itu, mundurnya kepala dan wakil Otorita IKN adalah sebuah hal luar biasa.

Ia menduga ada sesuatu yang salah serta tidak bisa dikompromikan antara kedua orang tersebut atau di balik orang tersebut, sehingga menjadikan hal tersebut jadi kemungkinan memilih mundur atau meletakkan jabatan.

Dari sisi politis yang lain, munculnya Tim Gugus Sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dibentuk untuk menyiapkan proses pemerintahan berikutnya, pasca-pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berakhir pada 20 Oktober 2024, bisa menjadi hal lain untuk melihat perencanaan pembangunan ke depan.

Keberadaan tim ini yang juga menyiapkan untuk kelangsungan pemerintahan ke depan dan pastinya berkaitan erat dengan IKN di Kaltim, bisa jadi suatu alasan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur IKN.

“Atau bisa jadi beban ke depan terkait perpindahan IKN tidak bisa mereka pikul, sehingga keputusannya harus mundur,” sebutnya.

“Iya tetap ada kemungkinan (tim gugus sinkronisasi melihat arah pembangunan ke depan), dalam bahasa saya kan ada bahasa ‘ada yang tidak sejalan’. Arah mitranya sebelumnya dengan PDIP, jika kemungkinan ada intervensi dari tim sinkronisasi, bisa jadi ada beberapa hal yang tidak sejalan dan tidak seiring dengan semangat sebelumnya, ketika beban tidak bisa diangkat jalan satu–satunya mundur,” sambung Budiman.

Jika terkait Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merupakan ‘menteri andalan’ Jokowi yang kemudian ditunjuk sebagai Plt. kepala Otorita IKN yang baru, menurut Budiman, karena memang yang intens ke IKN menemani presiden.

Tetapi, jika melihat sisi lainnya, tentu ini kesempatan bagi figur dari Kaltim sendiri yang maju untuk berkompromi dengan pemerintah pusat untuk menjadi pimpinan Otorita IKN.

“Belum lagi Kementerian PUPR merupakan instansi pertama pindah ke IKN. Jadi wajar yang bersangkutan ditunjuk, kalau sisi lain bisa saja putra daerah Kaltim masuk, kalau yang lain tidak bisa mengompromikan, mudah–mudahan ini jalan positif untuk putra daerah masuk,” pungkasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim