Ibu Kota Negara
Suharso Sebut Investor Asing Masih Mengamati IKN di Kaltim, tapi Domestik Sudah Banyak Masuk
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebut saat ini investor asing masih mengamati IKN di Kaltim.
TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebut saat ini investor asing masih mengamati IKN di Kaltim.
Sebagaimana sebelumnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut belum ada investor asing yang masuk ke IKN Kalimantan Timur.
Menurut Suharso, investor asing masih 'wait and see' soal IKN di Kaltim.
Meski begitu, domestik saat ini sudah banyak masuk.
Baca juga: Rocky Gerung Ramal Masa Depan Kaltim, IKN, Sawit dan Bioenergi, Malam Ini di Caffe Sappo Balikpapan
"Enggak. Domestik kan sudah banyak. Nah asing kan mereka kan wait and see.
Kalau domestiknya sudah masuk, mudah-mudahan yang untuk wilayah yang lain ya, yang di sebelah sini sebelah barat, kita buka untuk siapa pun," ujar Suharso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Menurut Suharso, investor asing yang memilih wait and see terkait IKN merupakan hal yang biasa.
Dia mengatakan, para investor asing masih menunggu karena akan ada pergantian kepemimpinan di Indonesia dalam waktu dekat.
"Kira-kira mereka ingin lihat conformity-nya seperti apa. Kalau itu buat mereka pas, saya kira enggak ada soal, enggak ada isu di situ.
Kan ini negara yang besar ya kan," tuturnya.
Baca juga: Penampakan Bandara VVIP IKN di Kaltim Terkini, Target 1 Agustus Beroperasi dan Siap Dukung HUT RI
Sementara itu, Suharso menegaskan investasi tidak berkaitan dengan target, melainkan bagaimana Indonesia bisa membuat para investor tertarik untuk berinvestasi.
Jika pembangunan IKN sesuai dengan master plan-nya, Suharso meyakini para investor asing pasti tertarik buat masuk.
"Kalau investasi kan yang penting bisa membuat itu menarik, benar-benar ibukota nya pindah, benar-benar unsurnya berjalan, bahwa sesuai dengan master plan.
Nah kalau itu membuat para calon investor sesuatu hal yang positif mereka pasti tertarik.
Dan menurut saya mereka tertarik. Karena kenapa? Karena itu menjanjikan.
Karena investasi kan membutuhkan tempat di mana pertumbuhannya tinggi," imbuh Suharso.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui, belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).
Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025. Baca juga: Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Harap Diundang Upacara 17 Agustus di IKN
“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil dikutip dari kanal YouTube DPR.
Lantas, apa alasan IKN belum ada investor asing? Berikut penjelasan Bahlil.
Alasan IKN belum ada investor
Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.
Klaster pretama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara.
Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.
Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.
“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.
“Untuk sementara, (investor) asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kawan mereka bisa memulai. Tapi, kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus (2024) baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa di-clear-kan,” tambahnya.

Bahlil mengatakan, pihaknya akan melampirkan secara tertulis kepada DPR daftar perusahaan yang sudah menjalin MoU dengan OIKN.
Tahap pembangunan IKN
Dilansir dari Kompas.id, pembangunan IKN memerlukan dana sebesar Rp 466 triliun dan akan berlangsung secara bertahap selama 20 tahun hingga 2045 Kendati demikian, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara akan dilaksanakan pada 2024.
Setelah ibu kota negara pindah, Jakarta akan menjadi daerah khusus untuk perekonomian.
Lantas, seperti apa tahap pembangunan IKN dari waktu ke waktu? Berikut penjelasannya.
1. Tahap pertama (2022-2024)
Pada tahap pertama, pemerintah membangun infrastruktur berupa Istana Kepresidenan, Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, dan perumahan di area utama Kawasan IKN.
Selain itu, pemerintah juga memindahkan aparatur sipil negara (ASN) yang dimulai dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan MPR.
Bersamaan dengan pemindahan ASN ke IKN, pemerintah bakal membangun infrastruktur dasar utama yang meliputi infrastruktur air, energi, jalan, dan kereta api.
Hal tersebut dilakukan supaya IKN dapat mulai beroperasi dan mampu menunjang kehidupan sekitar 500.000 penduduk pada tahap awal.
2. Tahap kedua (2025-2029)
Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, pemerintah akan berfokus pada infrastruktur dan lingkungan ketika pembangunan IKN masuk tahap kedua.
Infrastruktur dan lingkungan berfokus pada bandara, bendungan, sistem pengelolaan air dan limbah domestik.
Selain itu, pemerintah juga berfokus pada pengembangan kawasan IKN, perluasan kawasan perkantoran, industri, hotel universitas, dan lain-lain, serta pertahanan yang mencakup Polri, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, dan Badan Siber dan Sandi Nasional.
3. Tahap ketiga (2030 – 2034)
Fokus pembangunan IKN pada tahap ketiga adalah sistem angkutan umum dan pengelolaan air.
Selain itu, akan dilakukan pula pengembangan kawasan IKN, perluasan kawasan perkantoran, bisnis, industri, hotel, universitas, serta pertahanan.
4. Tahap keempat (2035-2039)
Fokus pembangunan IKN pada tahap keempat adalah kereta api regional, ekspansi sistem pengelolaan air limbah, dan pembangunan solar farm.
Hal lain yang akan dibangun pemerintah pada tahap ini adalah pengembangan 4 kawasan, yakni KIPP tahap 2A, IKN Barat, IKN Timur, dan Kawasan Utara.
Seperti tahap ketiga, akan dilakukan pula pengembangan kawasan IKN, perluasan kawasan perkantoran, bisnis, industri, hotel, universitas dan lain-lain, serta pertahanan.
5. Tahap V (2040-2045)
Pada tahap terakhir sekitar 2040-2045, pemerintah bakal berfokus pada pembangunan infrastruktur dan lingkungan, seperti infrastruktur dan transportasi tahap akhir, pengembangan potensi bendungan multi guna.
Itulah alasan IKN belum ada investor beserta tahapan pembangunan IKN mulai dari 2022 hingga 2045 mendatang.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bahlil Akui Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Apa Penyebabnya?"
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luruskan Bahlil soal Belum Ada Investasi Asing di IKN, Suharso: Mereka "Wait and See"".
Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim
Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.