Pidato Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2025 Tak Singgung Anggaran IKN, Ini Kata Basuki Hadimuljono

TRIBUNKALTIM.CO - Dalam Sidang Tahunan MPR 2025 yang digelar menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan yang menjadi sorotan publik. 

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah tidak disebutnya secara eksplisit anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dalam pidato yang berlangsung Jumat (15/8/2025)

Namun, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, segera memberikan klarifikasi bahwa absennya rincian anggaran bukan berarti proyek IKN dikesampingkan. 

Menurutnya, durasi pidato yang terbatas tidak memungkinkan untuk memuat seluruh detail teknis dan fiskal.

Baca juga: Respons Menkeu Sri Mulyani dan Mensesneg soal Pidato Prabowo yang Tak Singgung Gaji PNS Naik 2026

“Pidato Bapak Presiden berapa menit? Enggak mungkin semuanya disebutkan,” ujar Basuki Hadimuljono kepada Kompas.com, Sabtu (16/8/2025).

Basuki Hadimuljono adalah sosok teknokrat senior yang telah lama berkecimpung di dunia infrastruktur. 

Ia menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan kini dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Otorita IKN.

Lahir di Surakarta pada 5 November 1954, Basuki meraih gelar doktor teknik sipil dari Colorado State University. 

Kariernya di Kementerian PUPR mencakup berbagai posisi strategis, termasuk Kepala Badan Litbang, Inspektur Jenderal, dan Dirjen Penataan Ruang. 

Ia dikenal sebagai “Bapak Infrastruktur” karena perannya dalam pembangunan jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, dan proyek strategis lainnya.

Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah proyek pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah baru yang lebih strategis dan berkelanjutan. 

Terletak di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, IKN dirancang sebagai pusat pemerintahan yang modern, hijau, dan inklusif.

Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. 

Kalimantan Timur dinilai memiliki risiko bencana alam yang rendah, berada di tengah-tengah Indonesia secara geografis, dan memiliki infrastruktur dasar yang mendukung.

Selain itu, pemindahan ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat dan mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Baca juga: Tak Dihadiri Pejabat Pusat, Upacara HUT ke-80 RI di IKN Dihadiri 3.000 Peserta 

Progres dan Anggaran IKN