2 Tahun IKN Kaltim, Progres Pembangunan Diklaim Melebihi Target tapi BPK Temukan Sederet Masalah

TRIBUNKALTIM.CO - Proyek Ibu Kota Negara yang baru yakni IKN di Kaltim telah berjalan hampir dua tahun, yakni mulai November 2022 hingga 31 Mei 2024. 

Saat ini, progres proyek IKN di Kaltim ini diklaim melebihi target.

Sayangnya, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dalam proyek IKN di Kaltim. 

Jelang HUT Kemerdekaan RI ke-79, proyek percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut.

Baca juga: Terungkap Identitas Bule yang Sebut IKN di Kaltim Ibukota Koruptor Nepotisme, Bukan Warga Italia

Baca juga: Bappenas Buka Alasan Investasi Asing Belum Masuk ke IKN Nusantara, Singgung Pergantian Kepemimpinan

Baca juga: Dosen di Balikpapan Singgung Ketidaksiapan Kota Minyak Penyangga IKN, Manfaatnya Bagi Warga Lokal

Pasalnya, pemerintah berencana menggelar upacara bendera di istana kepresidenan IKN.

Salah satu kontraktor IKN, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menyampaikan progres Proyek Pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara Kawasan Kepresidenan telah mencapai 69,4 persen atau melampaui 1,3 persen dari target progres yang direncanakan.

“Dengan pencapaian kontrak baru sampai dengan bulan Mei ini, kami semakin optimistis dapat meraih target di tahun 2024, PTPP terus berkomitmen mendukung pemerintah untuk menyelesaikan proyek–proyek strategis nasional terutama yang akan segera difungsikan pada tahun ini,” ujar Sekretaris Perusahaan PTPP, Bakhtiyar Efendi melalui keterangan resmi, Minggu (9/6/2024).

Selain itu, kata Bakhtiyar, proyek gedung kantor presiden juga menunjukkan progres positif dengan realisasi progres sebesar 89,9 persen atau melampaui 0,7 persen dari target yang direncanakan.

Tak hanya itu, lanjut dia, beberapa proyek di kawasan IKN juga telah berhasil diselesaikan PTPP dengan progres 100 persen.

Di antaranya, proyek penyiapan KIPP Fase 1, proyek penyiapan KIPP Fase 2, proyek dermaga logistik IKN dan proyek Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat Tahap 1.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan istana kepresidenan ditargetkan bisa selesai pada pertengahan Juli 2024.

"Pembangunan kira-kira pertengahan Juli 2024 yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan upacara 17 Agustus,” katanya pekan lalu.

BPK audit proyek IKN BPK menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan proyek IKN.

Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) BPK, semester II/2024. 

Baca juga: Tugas Baru Bambang Susantono Setelah Mundur dari Kepala Otorita IKN Kini Jadi Utusan Khusus Presiden

Adapun salah satu temuan BPK adalah terkait dengan proses pengadaan tanah yang belum rampung.

Ada 2.085,63 hektar dari 36,150 hektar tanah yang masih dalam penguasaan pihak lain. 

"Selain itu belum selesainya sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," bunyi laporan BPK, dikutip Selasa (11/6/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Masalah lain adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I yang dianggap tidak optimal lantaran kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan proyek besar itu. 

Selain itu, BPK juga menemukan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk beton. 

Hal lain yang ditemukan BPK adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disebut belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. 

Atas temuan itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono agar menginstruksikan direktur jenderal unit organisasi terkait dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk melakukan sinkronisasi penyusunan renstra Kementerian PUPR dan Renstra Eselon I dengan berpedoman pada RPJMN periode sebelumnya. 

"Serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dalam merencanakan dan menetapkan skema pendanaan pembangunan infrastruktur IKN tahap II guna memitigasi risiko munculnya permasalahan terkait pendanaan," tulis laporan BPK.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan Kementerian PUPR untuk meningkatkan koordinasi antara pihak dan instansi terkait, terutama dalam hal sinkronasi peraturan dan kebijakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, termasuk merumuskan solusi dan rencana aksi percepatan pembebasan lahan.   

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Jokowi Ragu pada Pembangunan IKN dengan Perhelatan Upacara HUT RI di 2 Tempat

Habiskan Anggaran Rp 79,8 T

Hingga 31 Mei 2024 atau dua tahun sejak November 2022, pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghabiskan dana hampir Rp 80 triliun atau tepatnya Rp 79,8 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, total dana tersebut terserap untuk 104 paket pekerjaan.

"Sebanyak 25 paket di antaranya telah tuntas dikerjakan, ini setara dengan 41,3 persen dari total paket pekerjaan," ujar Basuki seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Adapun progres fisik di lapangan menunjukkan kesiapan untuk digunakan dalam pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang akan dijadikan sebagai venue utama HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2024.

Presiden Minta Progres Pembangunan IKN Dicek Setiap Bulan

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga memastikan kesiapan tersebut kepada Kompas.com, Rabu (12/6/2024).

Menurut Danis, Kawasan Kantor Kepresidenan yang mencakup Kantor Presiden, Istana Negara dan Lapangan Upacara sudah mencapai progres rata-rata 80 persen.

Dia memerinci, kemajuan pembangunan Kantor Presiden mencapai hampir 90 persen, sementara Istana Negara berada pada level 70 persen.

Adapun Lapangan Upacara yang telah dipasangi tiang bendera setinggi 79 meter, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Barat serta Grande juga sudah dipersiapkan dan akan tuntas pada waktunya 17 Agustus 2024.

Termasuk Landasan Pacu Bandara VVIP IKN yang akan digunakan tamu-tamu penting, tanggal 17 Agustus sepanjang 2.200 meter.

"Sedangkan secara total keseluruhan infrastruktur dasar Batch I sudah berada pada posisi 84,9 persen atau hampir 85 persen, dan Batch II 36-37 persen dengan hitungan per 6 juni 2024," urai Danis.

Baca juga: Hadiri Diskusi Akal Sehat di Balikpapan, Rocky Gerung Sebut Isu IKN jadi Olok-olok Negara Luar

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim