Kemajuan Kota Sekitar Tak Diperhatikan? Pengamat Ungkap Dugaan Sebab Investor Asing Ogah Masuk IKN

IKN juga tidak dapat diharapkan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebab masih menggunakan paradigma lama yaitu mendorong pembangunan yang bersifat sentralistik.

Sejauh ini, lanjut SJP, Pemerintah masih mengandalkan investor nasional untuk pembangunan IKN.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR pada 11 Juni 2024 mengakui belum ada investor asing yang masuk.

Groundbreaking proyek di IKN yang sudah keempat kalinya juga diisi oleh investor nasional.

Padahal Presiden Jokowi pernah mengklaim para investor asing mengantre untuk masuk ke IKN.

“Kami menganggap bahwa investasi IKN tidak dapat meningkat karena karakteristiknya infrastruktur publik, sementara publiknya belum ada. Jika pun ada, tidak bakal sampai 5 juta penduduk. Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun,” tandasnya.

Selain itu, imbuh SJP, investor khususnya dari negara maju memiliki standar ESG (Environmental, Social, and Governance) yang tidak menghendaki pembangunan yang ada deforestasi (penebangan hutan) dan dampak sosial yang negatif kepada masyarakat lokal.

Baca juga: IKN Kaltim tak Perlu Digeber Siap Pakai saat Ganti Pemerintahan Baru, Eks Wamenlu: Jangan Utang Budi

“Kami tidak yakin bahwa IKN akan berdampak positif dengan kontribusi antara 1,8 persen sampai 2,2 persen terhadap perekonomian. Hal ini karena ada simulasi Model CGE (Computable General Equilibrium) oleh INDEF, pemindahan IKN berdampak terhadap GDP riil nasional sangat kecil dan tidak memberikan dampak apa-apa terhadap ekonomi nasional, yakni bernilai 0.00 persen,” pungkasnya.

IKN juga tidak dapat diharapkan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, imbuh SJP, sebab masih menggunakan paradigma lama yaitu mendorong pembangunan yang bersifat sentralistik.

APBN menjadi banyak tersedot untuk proyek tersebut, misalkan pada tahun 2024 infrastruktur IKN menghabiskan Rp37,41 triliun atau 23,7 persen dari total pagu Rp157,73 triliun Kementerian PUPR.

“Oleh karena itu, siapapun kepala OIKN definitif akan berat bisa memenuhi target karena masalah utamanya bukan pada pejabatnya, tapi dasar kebijakan yg sejak awal bermasalah,” tutup SJP.

Menunggu Pembangunan

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kaltim.

Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025.