Pilkada Kaltim mesti Berkaca pada Tingginya Indeks Kerawanan Pemilu 2024 dari Bawaslu RI

“Jika pembuktian masuk ranah penyidikan, kepolisian bisa bertindak tegas dengan hak penangkapan pelaku,” tegas Hari

Jika melihat Pilkada 2024 nantinya, Bawaslu Kaltim kini berkoordinasi dengan Polda Kaltim agar memberikan perlindungan bagi saksi yang berani melaporkan dugaan pelanggaran. 

"Kami kerjasama dengan kepolisian, untuk memberikan perlindungan bagi para saksi. Karena yang ditakutkan adalah ancaman hingga teror yang dilakukan oleh suatu oknum tertentu," jelasnya. 

Ia juga mengajak seluruh masyarakat yang menemukan kegiatan dugaan pelanggaran pada Pilkada nanti, siap melaporkan ke Bawaslu dan bersedia untuk menjadi saksi dalam laporannya.

"Kami harap betul, para pelapor ini mau dijadikan saksi untuk pembuktian dugaan pelanggaran. Karena jika tidak cukup bukti, tentu kami tidak bisa melanjutkan laporan itu," tandasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kaltim, Abdul Qayyim Rasyid menanggapi untuk mendorong tingkat partisipasi yang berkualitas, tentu diperlukan upaya dari masing-masing unsur yang berperan dalam Pilkada nantinya.

Pesta demokrasi 5 tahunan ini ada lima unsur yang mempengaruhi, diantaranya pemilih, peserta dan penyelenggara, regulasi dan anggaran. 

Sehingga ia berpendapat, salah satu tantangan dari pihaknya saat ini yaitu mewujudkan pilkada yang berkualitas. 

“Tentu ini perlu ditunjang dari para pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Dari partai politik juga harus bisa menyiapkan kader-kader yang berkualitas untuk didorong menjadi kepala daerah, sehingga bisa mendorong tingkat partisipasi yang tinggi,” kata Qoyyim. 

(*)