Prediksi Kabinet Prabowo-Gibran, 7 Kursi Menteri tak Diberikan ke Parpol, Diisi Orang Dekat Presiden

TRIBUNKALTIM.CO - Prediksi kabinet Prabowo-Gibran, ada 7 menteri yang tidak akan diberi ke partai politik namun diisi oleh orang dekat presiden.

Tak lama lagi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 yang akan di laksanakan pada 21 November 2024.

Siapa saja yang akan menjadi bagian di kabinet Prabowo-Gibran pun masih bikin penasaran publik.

Calon menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo-Gibran masih belum dipastikan siapa saja.

Pasalnya Prabowo dan Gibran pun belum memberi clue sosok yang akan jadi menteri di kabinetnya.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memprediksi, posisi menteri triumvirat di era Presiden-Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak akan diberikan ke partai politik (parpol).

Adapun menteri triumvirat yakni Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pertahanan (Menhan).

Ketiganya secara bersama-sama akan bertugas menggantikan presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.

“Triumvirat itu posisi mendagri, menhan, dan menlu. Jadi kalau berhalangan presiden wapres kan mereka akan memimpin bertiga. Dan ini saya kira ini akan strategis, jangan dikasih orang partai,” kata Hanta dalam siaran I NI LUH di YouTube Kompas TV, seperti diizinkan dikutip pada Rabu (1/5/2024).

lihat foto

Lebih lanjut, Hanta memprediksi ada kemungkinan posisi Mendagri tetap akan diisi oleh Tito Karnavian yang juga orangnya Presiden Jokowi.

Kemudian, posisi Menhan bisa diisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang juga orang dekat Prabowo Subianto.

“Pak Tito dekat dengan Prabowo, Pak Tito orangnya Jokowi. Itu bisa jadi misalnya lanjut, misal ya. Kemudian Pak Sjafri. Menlu, kita lihat kita tunggu siapa,” ucap Hanta.

Baca juga: Dorong PPP Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga Uno: Mendukung Tidak Harus Dapat Posisi

Selain tiga menteri triumvirat ini, posisi Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, hingga Mensesneg juga dinilai tak akan diberikan ke partai politik.

Sebab, posisi tersebut sangat strategis karena berkaitan menguasai hajat hidup rakyat dan dapur kekuasaan presiden.

“Jadi yang ini saya kira tidak sembarangan dikasih ke partai, sekadar bagi, silakan ini buat Golkar, ini buat PAN. Wilayah itu saya kira wilayah eksklusif Jokowi dan Prabowo,” ujar dia.