Berita Nasional Terkini

Survei Menyatakan Publik Puas dengan Pemerataan Pembangunan dan Kestabilan Harga-Harga di Era Jokowi

Survei menyatakan publik puas dengan pemerataan pembangunan dan kestabilan harga-harga di era Jokowi

Editor: Rafan Arif Dwinanto
HO/EDO
JOKO WIDODO (PRESIDEN RI). Survei menyatakan publik puas dengan pemerataan pembangunan dan kestabilan harga-harga di era Jokowi 

Hasilnya, kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin di posisi tertinggi dalam lima tahun terakhir kepemimpinan mereka.

Diketahui, masa kepemimpinan Presiden Jokowi-Maruf Amin akan berakhir Oktober ini.

Litbang Kompas merilis hasil survei kepemimpinan nasional yang sampelnya diambil pada periode 27 Mei-2 Juni 2024.

Manager Litbang Kompas Totok Suryaningtyas menyampaikan, angka tersebut naik dari periode sebelumnya pada Desember 2023 yang mencapai 73,5 persen menjadi 75,6 persen.

"Pada survei periodik Kompas kali ini, Juni 2024, tingkat kepuasan umum atas kinerja pemerintahan Jokowi-Amin mencapai 75,6 persen.

Tertinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi yang dilakukan pada Oktober 2019," ujar Totok, Kamis (20/6/2024).

Totok menyampaikan, apresiasi positif juga terlihat dari ketidakpuasan yang semakin menurun secara konsisten sejak Oktober 2022.

Ia menyebut, ketidakpuasan terhadap Jokowi-Amin juga menjadi yang terendah, yaitu 24,4 persen saja.

"Tingkat ketidakpuasan itu bahkan tercatat paling rendah sejak survei periode kedua pemerintahan (Jokowi) dilakukan pada Oktober 2019," ujar dia.

Totok menilai, angka positif yang didapatkan Jokowi berasal dari kinerja bidang politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Baca juga: Nasib Warganet yang Berani Ubah Logo NU Jadi Ulama Nambang, Alasan Ali Tak Terima dan Lapor Polisi

Banyak responden menyebut kinerja Jokowi di tiga bidang tersebut baik.

Hanya bidang hukum yang dinilai buruk.

"Stabilitas politik yang dalam survei kali ini diapresiasi oleh 85,5 persen responden, dan bidang kesejahteraan sosial diapresiasi 82,0 persen responden, juga merupakan capaian tertinggi sejak 2019," ucap Totok.

Sementara itu, penilaian di bidang hukum, Jokowi dinilai tak mampu memberantas suap dan jual beli kasus hukum, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Secara umum, hanya 57,4 persen responden yang menyatakan puas atas kinerja pemerintah di bidang hukum, dengan angka tersebut, bidang hukum merupakan yang terendah dari empat bidang dalam rangkaian survei ini," kata dia.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved