Ekonom Ingatkan Kenaikan Utang Pemerintah Usai Proyek IKN di Kaltim Masuk APBN 2025

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,64 persen. Namun ini menurun dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang mencapai 38,79 persen.

Kemenkeu menyatakan, rasio utang yang tercatat per akhir April 2024 ini masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40 persen.

Kapan Investor Asing Masuk?

Mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah menyedot dana besar.

Proyek ini telah menyerap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 72,3 triliun sepanjang tiga tahun belakangan.

Anggaran IKN itu meningkat setiap tahunnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah menggelontorkan anggaran IKN tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, lalu di 2023 sebesar Rp 27 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp 39,8 triliun.

Padahal, postur APBN untuk pembangunan IKN hanya didesain sebesar 20 persen dari total kebutuhan anggaran IKN Rp 466 triliun atau sekitar Rp 93,2 triliun.

Artinya, bila mengacu pada rencana pos pendanaan IKN itu, gelontoran APBN sebesar Rp 72,3 triliun telah mencapai 77,57 persen.

Menanggapi hal itu, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mewanti-wanti agar pemerintah khususnya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat segera menggaet investor sebagai sumber pendanaan IKN baru.

“Biaya dari APBN tinggal sedikit saja dan bisa habis digunakan pada 2025-2026. 

Tugas Otorita IKN-lah untuk bekerja keras mencari investor untuk mendanai pembangunan IKN. Dari sektor swasta (porsinya) 80 persen sebesar Rp 372,8 triliun,” ujanya kepada KONTAN, Senin (24/6).

Upaya mendatangkan investor dipandang bakal menjadi tantangan besar, karena hingga saat ini investasi di IKN terkesan tak terlalu signifikan.

Nirwono berpandangan, lambannya geliat investasi di IKN salah satunya didorong karena kota tersebut didesain sebagai pusat pemerintahan bukan kota komersial atau kota bisnis.

Hal itulah yang kemudian menimbulkan kondisi wait and see dikalangan investor. Terlebih, hingga saat ini belum terlihat jelas berapa populasi masyarakat IKN ke depan.