Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Makan Siang Gratis Menguat, Bakal Disorot KPK

TRIBUNKALTIM.CO - Kabinet Prabowo-Gibran, pembentukan kementerian khusus program makan bergizi gratis menguat, bakal disorot KPK.

Program makan bergizi gratis adalah salah satu agenda prioritas yang digagas Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dengan dalih menghindari potensi kebocoran anggaran, Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut, perlu ada kementerian atau badan yang dengan serius mengeksekusi program tersebut.

Baca juga: Sesuai Arahan Jokowi, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal jadi Fokus di Kabinet Prabowo-Gibran

Menjadi prioritas, program makan bergizi gratis diharapkan langsung bisa diwujudkan begitu pemerintahan Prabowo-Gibran efektif berjalan.

Tetapi, dalam pelaksanaannya, program ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo sempat mengungkap program yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta anak Indonesia ini membutuhkan anggaran mencapai Rp 450 triliun.

Kemudian, berdasarkan hitung-hitungan TKN Prabowo-Gibran, kebutuhan anggaran tahap pertama untuk program makan bergizi gratis berada di kisaran Rp 100-Rp 120 triliun

Namun, tak hanya persoalan anggaran, program makan gratis ini bakal menghadapi tantangan mulai dari penyediaan bahan makanan sampai pendistribusian dan pengawasannya di lapangan.

Ditambah lagi, program ini pasti akan menjadi perhatian banyak pihak.

Mengingat, disebut harus juga menguntungkan peternak hingga petani di negeri sendiri.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut akan memonitor program makan bergizi gratis tersebut.

Pasalnya, bakal menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit.

Pada awal tahun ini, Prabowo pernah menyebut, setidaknya dibutuhkan impor 2,5 juta sapi untuk memuluskan program yang awalnya bernama makan siang dan susu gratis tersebut.

Baca juga: Makan Siang Gratis dapat Anggaran Rp 71 T, Ditangani Kementerian Baru di Kabinet Prabowo-Gibran?

"Jadi, kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam dua tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu strategi kita," ujar Prabowo, dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Jakarta Pusat pada 4 Januari 2024.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 17 Mei 2024, mengungkapkan bahwa pemerintah akan fokus memenuhi kebutuhan pasokan dari produsen dalam negeri terkait kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis tersebut.