Apa Itu Family Office? Luhut Sebut Orang Superkaya Dunia Simpan Uang di Indonesia, Pengamat Khawatir

Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai rapat membahas Family Office bersama Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Baca juga: Luhut Jawab Ketakutan Investor Soal Potensi IKN Nusantara Hanya Dihuni Sedikit Populasi Masyarakat

Dalam rapat tersebut hadir Menko Luhut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

"Ini nanti tim yang akan dibentuk Pak Menko akan mengkaji regulasi dan dari segi kesiapan kita, sehingga bisa kita launching untuk mendapatkan banyak masuknya dana-dana yang dikelola perusahaan keluarga atau family office," kata Sandi, Senin.

Sandiaga menuturkan, keikutsertaan Family Office bersifat sukarela.

Kendati begitu, pemerintah menargetkan mampu menarik 500 miliar dollar AS dana kelolaan jika Family Office resmi dibentuk di Indonesia.

Adapun dana tersebut merupakan 5 persen dari total 11,7 triliun dollar AS dana kelolaan Family Office di seluruh dunia.

"Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, ini sudah bicara angka 500 miliar dollar AS dalam beberapa tahun ke depan. Ini kan peluang nanti akan dikaji lintas sektor dan ini merupakan peluang tambahan," tutur Sandiaga.

Menurut Sandi, pembentukan Family Office akan memberikan nilai tambah, salah satunya pengelolaan investasi aset orang superkaya akan berada di dalam negeri.

Sandi berharap, Indonesia bisa menawarkan pelayanan serupa kepada orang superkaya, merujuk pada negara yang telah menerapkan lebih dulu.

Pengamat Khawatir Indonesia Dijadikan Tempat Pencucian Uang

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus melakukan kajian mendalam terkait pembentukan "Family Office".

Bhima mengatakan, pemerintah harus memastikan family office tidak disalahgunakan untuk tempat pencucian uang.

"Membuka peluang masuknya family offices dan jadikan surga pajak perlu dipertimbangkan secara mendalam. Apakah indonesia cuma dijadikan sebagai suaka pajak dan tempat pencucian uang misalnya?," kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/7/2024).

Baca juga: Bantah APBN tak Mampu Biayai Makan Siang Gratis dan IKN Kaltim, Luhut: Asal Kita Kurangin Kebocoran

Bhima mengatakan, ide menarik minat orang super kaya menyimpan dananya lewat family office ini bertolak belakang dari hasil survei Earth4All yang menunjukkan 86 persen masyarakat di Indonesia mendukung pemberlakuan pajak kekayaan /wealth tax.

Bahkan, kata dia, di antara negara G20 lain dukungan responden soal pajak kekayaan Indonesia tertinggi.