Dikritik Anggaran Bonsos Kecil di Bontang, Basri Rase Sebut Ada Himbauan Kementerian Dalam Negeri

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Walikota Bontang Basri Rase angkat bicara soal kecilnya anggaran bantuan sosial tahun ini.

Pemerintah sebelumnya mendapat kritik dalam rapat paripurna dari Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang.

Ia mengungkapkan pemerintah pelit terhadap masyarakat miskin. Padahal APBD Bontang 2023 tembus Rp2,53 triliun. Sementara duit untuk bantuan penentasan kemiskinan hanya Rp 1,6 miliar.

Bakhtiar menjelaskan berdasarkan data data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Bontang sebanyak 7.710 orang.

Baca juga: Malam Ini Haddad Alwi Hadir Memeriahkan Pembukaan MTQ Tingkat Kota Bontang Ke-17

Jika dihitung rata-ratanya dengan jumlah Rukun Tetangga 499, maka ada 14 orang miskin di setiap RT.

“Kalau anggaran itu dibagi rata, setiap penduduk miskin hanya kebagian bantuan sosial Rp 216.601 per tahun atau 100 ribuan per enam bulan," kata Bakhtiar

Basri Rase yang ditemui seusai menghadiri acara di Kodim 0908 Kota Bontang, Selasa (2/7/2024) mengatakan, pemerintah bukan tidak mau menambah dana bantuan sosial di tahun ini.

Namun langkah tersebut mesti mengikuti aturan yang ada. Terkait mekanisme bansos dimana mesti disesuaikan dengan jumlah penerima, dan persentase APBD.

Disisi lain, Basri mengaku juga mempertimbangkan himbauan Kementerian Dalam Negeri atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar tidak mengelontorkan bansos menjelang Pilkada.

"Kan ada arahan dari pusat, anggaran seperti itu rawan dimanfaatkan jelang Pilkada. Sebaiknya jangan terlalu tinggi," tuturnya.

Meski demikian, Basri mengaku tetap meminta bawahannya untuk mengkaji ulang potensi penambahan anggaran bansos tersebut.(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim