Pernyataan Muhadjir Effendy yang Viral, Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol hingga soal Wisuda Kampus

TRIBUNKALTIM.CO - Berikut daftar pernyataan Muhadjir Effendy yang viral, dukung mahasiswa bayar pakai UKT hingga bicara soal wisuda kampus.

Terbaru, Muhadjir sebut seharusnya wisuda kampus bisa menjadi ajang cari duit untuk perguruan tinggi.

Selain itu, Muhadjir Effendy juga sempat melontarkan wacana jika korban judi online bisa mendapatkan bantuan sosial. 

Tentu pernyataan Muhadjir Effendy menjadi viral karena kontroversial.

Baca juga: Fakta-fakta Istri Digerebek Suami Viral, ASN Wanita di Mojokerto Selingkuh dengan Pegawai Honorer

Berikut sederet ide kontroversial Muhadjir Effendy yang pernah dia lontarkan sejak menjabat sebagai Mendikbud dan Menko PMK. 

1. Wisuda jadi ajang kampus cari uang

Dalam pernyataannya, Muhadjir Effendy sebut wisuda mahasiswa seharusnya bisa menjadi ajang kampus mencari uang. Hal itu disampaikan Muhadjir dalam rapat antara Komisi X DPR dan para mantan mendikbud di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

"Sebetulnya untuk swasta biasanya itu momen-momen untuk bisa mengenai biaya tinggi.

Misalnya wisuda itu tarik yang tinggi, karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda, bayar berapa pun dikasih," ujarnya, diberitakan Kompas.com, Selasa.

Muhadjir menambahkan, kalau perlu keluarga mahasiswa yang akan wisuda bahkan datang sebanyak-banyaknya.

"Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang enggak apa-apa, tapi harus beli undangan

Beli undangan, dibayar, datang. Itu kan orang senang diminta apapun pasti mau.

Tapi ketika orang sedang gajinya sudah telat, anunya naik, pasti lah protes itu," lanjutnya.

Muhadjir juga menyinggung pembiayaaan perguruan tinggi negeri (PTN) seharusnya mandiri.

PTN perlu menggerakkan lembaga pencari dananya untuk mencari uang.

Namun saat ini, PTN dinilai sebagai tax spender boy yang terbiasa belanja dan tidak bisa mencari uang.

"Jadi harus ada perubahan karakter. Ajarilah mereka ini untuk cari duit, bukan untuk buang duit," tambah mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tiga periode 2000–2016 ini.

Baca juga: Viral Asniani Pensiunan Guru TK Harus Kembalikan Kelebihan Gaji 2 Tahun Rp 75 Juta, Ini Kronologinya

2. Mahasiswa bayar kuliah pakai pinjol

Muhadjir juga mendukung mahasiswa memanfaatkan pinjaman online (pinjol) untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) jika kesulitan ekonomi. 

Menurutnya, tidak ada larangan mahasiswa memanfaatkan pinjol yang resmi dan tidak merugikan. 

"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu.

Termasuk pinjol, asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak?" ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Rabu (3/6/2024).

"Kan pinjol itu sebetulnya kan sistemnya saja. Kemudian terjadi fraud, terjadi penyalahgunaan, itu orangnya," lanjut dia.

Muhadjir menambahkan, ada universitas di Jakarta yang bekerjasama dengan pinjol untuk memberikan bantuan bagi mahasiswa.

 3. Korban judol dapat bansos 

Muhadjir sempat mengeluarkan wacana pemberian bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online (judol).

Belakangan, gagasan itu diralat menjadi pihak keluarga korban judol yang perlu menjadi sasaran penerima bansos.

"Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong, kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana, nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami," katanya, dilansir dari Kompas.com (17/6/2024).

Muhadjir menilai, bansos tersebut akan membantu pihak keluarga khususnya anak dan istri yang menjadi korban perilaku judi online.

Keluarga dinilai mengalami kerugian secara materi, gangguan kesehatan mental, dan berujung kematian.

Menurutnya, hal itu termasuk tanggung jawab pemerintah terutama Menko PMK.

Gagasan tersebut menurutnya sudah disampaikan dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online. Namun, pemberlakuannya perlu dibahas dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

4. Dukung masuk sekolah subuh di NTT

Pada awal 2023, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat mengeluarkan aturan pembelajaran mulai pukul 05.30 Wita di sejumlah sekolah mulai Senin (27/2/2023).

Muhadjir mendukung aturan itu dan minta publik mempercayai kebijakan Viktor.

Dia yakin aturan masuk sekolah pagi itu tidak perlu menjadi polemik.

Sebab, Viktor dipercaya sebagai pekerja keras dan ingin memajukan generasi muda NTT.

"Kalau namanya pendidikan kan paling mudah dijadikan polemik, sehingga enggak usah diributkan terlalu serius lah, karena melibatkan banyak orang, banyak pihak, banyak kepentingan. Jadi percayakan pada Pak Gubernur," katanya, diberitakan Kompas TV (3/3/2023).

Muhadjir menambahkan, kebijakan pendidikan bersifat uji coba sehingga masih perlu ada kajian mendalam.

Sebab menurutnya pendidikan melibatkan banyak aspek termasuk ekonomi terkait ongkos yang dibutuhkan.

"Lalu, dari sisi kurikulum development kan ini ada perubahan kurikulum kan, termasuk siklus belajar anak. Itu akan masih dikaji lebih dalam, karena di sana kan juga ada banyak pakar," lanjut dia.

5. Kebijakan zonasi penerimaan siswa didik baru

Saat masih menjadi mendikbud, Muhadjir menerapkan sistem zonasi sekolah yang membuat siswa berkesempatan lebih besar diterima di sekolah yang dekat dengan rumah.

Kebijakan ini masih diterapkan saat Nadiem Makarim diangkat sebagai mendikbud. Nyatanya, aturan tersebut menimbulkan masalah.

Dikutip dari Kompas.com (18/7/2023), pelaksanaan PPDB 2023 sarat kecurangan karena ditemukan orang tua yang menitipkan nama anaknya ke kartu keluarga (KK) warga sekitar sekolah yang didaftari.

Tujuannya, anak masuk sekolah favorit meski jauh dari rumah aslinya.

Sebut masalah zonasi sedikit

Mengetahui hal itu, Muhadjir menyebut kasus terkait sistem zonasi sebenarnya tidak sangat banyak.

Namun, menyebar ke hampir seluruh daerah Indonesia.

"Kalau kita lihat level kasusnya, masih sporadis ya. Saya sudah punya data, ya enggak banyak-banyak amat kasusnya itu. Hanya memang menyebar hampir seluruh daerah ada kasus," ujarnya pada Selasa (18/7/2023).

Muhadjir menilai, kasus ini seharusnya diselesaikan di setiap daerah dan tidak perlu sampai tingkat pusat. Nanti, kebijakan itu baru dievaluasi di pusat.

Dia juga meminta pemerintah daerah cermat membuat perencanaan PPDB.

Seharusnya pelaksanaan PPDB dijadwalkan setahun sebelum masa penerimaan siswa baru. Dengan begitu, persoalannya bisa diselesaikan sebelum PPDB dilakukan.

Di sisi lain, Muhadjir menegaskan masyarakat berpersepsi kualitas pendidikan belum merata. Karena itu, pemerintah daerah bertugas segera membuat kualitas pendidikan di daerahnya merata.

"Kalau sudah merata dan persepsi masyarakat juga sama bahwa ini sekolah di mana pun ini sama, saya kira enggak ada masalah sepertinya," lanjutnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "5 Kontroversi Muhadjir Effendy, yang Terbaru Mendorong Kampus Cari Uang dari Wisuda", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/03/184500965/5-kontroversi-muhadjir-effendy-yang-terbaru-mendorong-kampus-cari-uang-dari?page=all#page2.

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim