Luhut Sebut tak Ada Masalah pada Anggaran Makan Bergizi Gratis hingga IKN di Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebut tidak ada masalah pada pendanaan program makan bergizi gratis hingga IKN selama 5 tahun ke depan di kabinet Prabowo-Gibran.

Bukan tanpa dasar, Luhut menyimpulkan anggaran program makan bergizi gratis hingga IKN di kabinet Prabowo-Gibran aman berdasarkan hasil kajian tim Kementerian Koordinator Marves.

Kata Luhut, pemerintah bisa mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun untuk program-program tersebut termasuk pembangunan tol Sumatera, dengan menjaga defisit APBN di level 2,5 persen. 

“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat (5/7/2024). 

Baca juga: Paskibraka untuk HUT RI di IKN Kaltim Berangkat 10 Agustus Sekaligus Bawa Duplikat Bendera Pusaka

 “Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya.

Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” lanjutnya seperti dikutip dari Antara. 

Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar anggaran tersebut bisa terealisasi.

Di antaranya dengan memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan, dan tidak ada yang menunggak pajak.

Dengan begitu, program unggulan Prabowo dan Gibran soal makan bergizi gratis bisa berjalan serta program prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti IKN, bisa dituntaskan.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah menyepakati pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) akan dilakukan secara bertahap. 

Di tahun pertama pemerintahan Prabowo yaitu tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program itu adalah sebesar Rp71 triliun.

Kesepakatan itu dicapai dalam proses komunikasi dan koordinasi antara pemerintahan saat ini dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang ditunjuk Prabowo.

“Kami telah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan timnya, untuk memberikan clarify (klarifikasi) terkait Program Makan Bergizi Gratis akan fit dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.

“Pak Prabowo menyetujui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap.

Untuk tahun pertama 2025 disepakati alokasi Rp71 triliun dalam RAPBN 2025,” ujarnya, dipantau dari Breaking News Kompas TV.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, anggaran Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis itu sudah masuk dalam postur defisit RAPBN 2025, yang sebesar 2,29 hingga 2,82 persen.

“Angka 71 itu bukan on top di atas itu (range deficit), tapi sudah di dalamnya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, selama ini pemerintahan Presiden Jokowi selalu berkoordinasi dengan tim dari presiden terpilih, dalam perumusan RAPBN bersama DPR. Sehingga memberi kejelasan dan tidak ada spekulasi tentang penyusunan anggaran.

“Tidak ada gap antara RUU (APBN) yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program priotitas yang ingin dan akan dilaksanakan pemerintahan baru terpilih Prabowo Subianto,” sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Prabowo sudah menyetujui asumsi makro yang disusun oleh pemerintah saat ini, termasuk Sri Mulyani. 

Airlangga mengungkap, pihaknya bersama Sri Mulyani telah bertemu dengan Prabowo bersama Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. 

"Telah ada pertemuan antara pemerintah, dengan presiden terpilih.

Dalam pertemuan tersebut, saya, Bu Menkeu, Mas Thomas Djiwandono, presiden terpilih dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco sudah melakukan rapat. Dalam rapat itu dijelaskan kondisi ekonomi dan RAPBN 2025," kata Airlangga.

"Dalam rapat tersebut, pemerintah dan presiden terpilih pada prinsipnya setuju dengan RAPBN dan asumsi makro yang sedang dalam pembahasan dengan DPR dan masih ada tahapan dengan DPR yang akan berjalan," ujarnya.

Airlangga mengungkapkan, dalam RAPBN 2025 yang masih dibahas dengan DPR, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,1-5,5 persen. 

Selanjutnya defisit 2,29-2,82 persen dan rasio utang di bawah 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca juga: KIM Belum Sepakati Bacagub di 3 Provinsi, AHY sebut tak Terkait Jatah Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun Masuk ke APBN 2025, Dari Mana Asalnya?

Anggaran program makan siang gratis atau kini disebut program makan bergizi gratis untuk anak sekolah sebesar Rp 71 triliun bakal masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal ini sebagaimana sinyal positif dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk melaksanakan program makan bergizi secara bertahap.

Dengan demikian, program tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga keberlanjutan APBN. 

Prabowo pun sudah menyampaikan komitmennya untuk menjaga defisit APBN sebagaimana kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

Oleh karenanya, meskipun program makan bergizi bakal dijalankan, pemerintahan mendatang berupaya untuk menjaga defisit fiskal di rentang 2,29 sampai 2,82 persen.

"Artinya kalau Rp 71 triliun itu masuk, makan bergisi gratis itu tetap fiskal kita kredibel, APBN kita kredibel, sehat dan berkelanjutan," kata dia, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut Said bilang, APBN tahun depan memang seharusnya memfasilitasi seluruh visi dan misi yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Oleh karena itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat dilakukan, namun tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal. 

"Memang normanya (program makan bergizi) sudah dimasukkan, akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi visi-misi presiden terpilih," tuturnya.

Meskipun demikian, Said masih menyoroti asal anggaran pelaksanaan program makan bergizi. Pasalnya, belum ditentukan kementerian atau lembaga mana yang bakal melaksanakan program tersebut.

"Apakah ini lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Atau lewat Kementerian Kesehatan karena bergizinya itu penting? Atau nanti lewat Kementerian Sosial?" kata Said.

Said memastikan, anggaran makan bergizi tidak akan berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Sebab, program itu sudah disiapkan oleh pemerintah. 

"Kalau posturnya sudah ada, kita tinggal lihat persentasenya," ucap dia.

Sebelumnya, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran Thomas Djiwandono mengatakan, detail dari pelaksanaan program makan bergizi gratis masih dipikirkan oleh pihak Prabowo - Gibran.

"Semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang saya bisa kita katakan sedang dipikirkan secara internal," tutur Thomas, dalam konferensi pers bersama, Senin (24/6/2024).

Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo bilang, saat ini pihaknya masih mengikuti siklus pembahasan anggaran program pemerintahan mendatang yang masih dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan DPR.

"Setelah siklus APBN selesai, di sana kami akan menjelaskan," katanya.

Dengan pelaksanaan program yang masih "dipikirkan", Menteri Keuangan Sri Mulyani pun belum bisa memastikan anggaran program makan bergizi gratis bakal dialokasikan ke K/L, atau justru disimpan di BA BUN.

"Jadi, nanti kami akan lihat dulu, bagaimana tim dari presiden terpilih akan menyusun program itu," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun Masuk ke APBN 2025, Dari Mana Asalnya?", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/07/05/183754826/anggaran-makan-siang-gratis-rp-71-triliun-masuk-ke-apbn-2025-dari-mana-asalnya?page=all.

Artikel ini telah tayang di Kompas TV dengan judul Luhut Bilang Anggaran Makan Bergizi Gratis hingga IKN Aman untuk 5 Tahun ke Depan

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim