Viral Muhadjir Effendy Dukung Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol, Stafsus Presiden: Tidak Sesuai UU

"Pinjol itu sebetulnya kan sistemnya saja. Kemudian terjadi fraud, terjadi penyalahgunaan, itu (salah) orangnya," ucap Muhadjir.

Baca juga: Fakta-fakta Istri Digerebek Suami Viral, ASN Wanita di Mojokerto Selingkuh dengan Pegawai Honorer

DPR Sebut Kenaikan UKT Bisa Turunkan Minat ke Perguruan Tinggi

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengkritik keras usulan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk menaikan biaya uang kuliah tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Menurut Muhaimin, usulan tersebut akan menurunkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi karena biayanya terlalu mahal.

"Saya kira tidak perlu pemerintah menaikkan UKT, termasuk ke calon-calon mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa baru. Ini kan jadi beban ke mereka.

Mereka jadi berpikir ulang mau kuliah kalau biayanya mahal," kata Muhaimin dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (5/7/2024).

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, tidak semua warga negara Indonesia berpenghasilan tinggi sehingga mampu membayar biaya kuliah anaknya. 

Pemerintah berperan buka akses pendidikan yang terjangkau.

Oleh karena itu, lanjut Cak Imin, seharusnya pemerintah bisa mengambil perannya untuk membantu membuka akses pendidikan yang terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia. 

"Amanat UUD 1945 adalah tugas pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah berbisnis dengan mahasiswa melalui tarif UKT yang sangat mahal," jelas Cak Imin.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menghadirkan mantan menteri pendidikan yang salah satunya adalah Muhadjir Effendy.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir menyampaikan saran mengenai reformulasi anggaran pendidikan di perguruan tinggi.

Menurut Muhadjir, perguruan tinggi negeri (PTN) cukup memberlakukan kenaikan UKT kepada mahasiswa baru.

"Dan naikkan biaya itu jangan serta-merta. Jadi naikkanlah kepada maba (mahasiswa baru) saja, dan itu jangan naik sampai nanti mahasiswa tersebut selesai.

Sehingga orangtua punya kepastian," kata Muhadjir dalam rapat Panja Pendidikan Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).